DJP Sebut PTKP Indonesia Capai 67 Persen PDB Per Kapita
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia mencapai sekitar 67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau setara tujuh kali garis kemiskinan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan angka tersebut dalam Media Gathering DJP di Bogor, Sabtu (14/11/2026), berdasarkan data administrasi perpajakan yang dimiliki lembaga tersebut.
Dilansir dari Money, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut posisi PTKP Indonesia tergolong relatif tinggi dibandingkan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.
Dalam pemaparannya, Bimo menjelaskan bahwa besaran PTKP Indonesia mencerminkan proporsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan indikator ekonomi dan garis kemiskinan.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang relatif menerapkan implementasi PTKP yang relatif tinggi. Sekitar 67 persen dari PDB per kapita, kemudian tujuh kali dari garis kemiskinan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Meski menyampaikan data tersebut, Bimo menegaskan bahwa DJP tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan fiskal, termasuk menentukan besaran PTKP ataupun mengevaluasi ketentuan yang berlaku.
Menurut Bimo, tanggung jawab DJP terbatas pada administrasi dan pemungutan pajak. Sementara itu, kewenangan merumuskan kebijakan fiskal berada pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
"Perlu dipahami bahwa kami adalah otoritas pengadministrasian dan pemungutan pajak. Otoritas yang terkait dengan kebijakan fiskal itu rekan kami, Direktorat Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan," ujar Bimo Wijayanto.
Karena pembagian kewenangan tersebut, Bimo menyarankan agar perkembangan pembahasan maupun rencana evaluasi PTKP dikonfirmasi kepada unit yang menangani kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan.
DJP tetap dapat memberikan dukungan dalam proses perumusan kebijakan melalui penyediaan data yang bersumber dari administrasi pemungutan pajak dan tercatat dalam sistem perpajakan.
Bimo juga memastikan DJP siap berpartisipasi apabila Kementerian Keuangan memberikan arahan untuk mengkaji kembali ketentuan PTKP.
"Apabila memang kebutuhannya, memang arahannya dari Kementerian Keuangan untuk kemudian mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujar Bimo Wijayanto.
Dalam pembahasan kemungkinan perubahan kebijakan, Bimo mendorong peneliti dan kalangan akademisi menggunakan data empiris sebagai dasar penilaian. Menurut dia, keputusan perpajakan perlu didukung bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi.
"Di diskusi akademis kita harus menyampaikan data evidence yang robust apa adanya. Saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor untuk juga ikut memberikan assessment yang berbasis data," ujar Bimo Wijayanto.
Ia menambahkan, DJP tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan besaran PTKP tanpa dukungan informasi yang memadai.
"Saya tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data," tegas Bimo Wijayanto.
Saat ini, pemerintah menetapkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan wajib pajak orang pribadi hingga batas PTKP tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow