Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Puan Desak Perlindungan Warga Terdampak Karhutla Berkepanjangan

Smallest Font
Largest Font

Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia masih berdampak pada masyarakat dan lingkungan hingga Oktober 2026. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga terdampak, mencakup keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan penghidupan selama penanganan bencana berlangsung.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan, karhutla di Kalimantan dan Sumatera berdampak terhadap 12,5 juta jiwa. Sebanyak 174.694 warga mengalami ISPA pada periode Agustus hingga 21 September 2026 di tujuh provinsi prioritas.

Kemenkes juga mencatat 40.363 balita mengalami ISPA akibat karhutla. Dalam laporan per 9 September 2026, empat orang meninggal dunia dengan rincian tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.

Puan menyampaikan keprihatinan atas dampak luas karhutla terhadap masyarakat yang menghadapi asap dan gangguan aktivitas harian.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Puan menilai dampak berkepanjangan membuat keluarga harus menyesuaikan kehidupan sehari-hari sambil menjaga keselamatan dan kebutuhan ekonomi.

"Keadaan Karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Ia juga menyoroti kebutuhan dukungan pemerintah agar masyarakat memiliki kepastian selama masa bencana dan proses pemulihan.

"Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperluas agenda perlindungan masyarakat, tidak hanya berfokus pada pemadaman api.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Menurut Puan, mekanisme penanganan perlu memiliki target dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi.

"Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Puan mengingatkan pembatasan aktivitas akibat karhutla dapat memengaruhi kelompok pekerja dan pelaku usaha kecil.

"Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Ia menyebut kebijakan perlindungan warga perlu mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang terdampak perubahan ekonomi selama bencana.

"Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Penilaian bantuan, menurut Puan, perlu mengikuti perubahan keadaan masyarakat selama karhutla berlangsung.

"Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat Karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Puan meminta dukungan tidak dihentikan sebelum masyarakat benar-benar mengalami pemulihan.

"Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Ia menyampaikan pemerintah dapat menjaga bantuan sesuai kebutuhan warga hingga kondisi membaik.

"Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Puan juga mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang membantu penanganan karhutla.

"Upaya tersebut perlu ditopang oleh keputusan Pemerintah yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan penghidupan warga," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

DPR, menurut Puan, akan memperhatikan kesinambungan kebijakan pemerintah dalam setiap tahap penanganan.

"DPR juga akan memperhatikan keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Pemerintah sebelumnya melaporkan luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare. Area terdampak terbesar berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, seluas 513,89 hektare.

"Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri," ujar Puan Maharani, Ketua DPR.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed