Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Perluas Relaksasi DHE SDA ke Tiga Negara Baru

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah memperluas fasilitas relaksasi kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk eksportir sektor pertambangan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (6/11/2026), sebagai bagian dari evaluasi implementasi aturan devisa ekspor.

Keputusan perluasan negara mitra tersebut dihasilkan melalui rapat koordinasi terbatas pada 3 November 2026. Sebelumnya, fasilitas serupa hanya mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, serta Australia.

Airlangga menjelaskan bahwa perluasan tersebut menambah tiga negara dalam daftar mitra yang memperoleh perlakuan khusus.

"Dilakukan penambahan atau perluasan yang tadinya lima negara; AS, Kanada, RRT termasuk Hong Kong dan Australia, ditambah tiga negara lagi yaitu Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyebut pertimbangan pemerintah mencakup hubungan perdagangan dan kontribusi investasi negara-negara tersebut terhadap Indonesia.

"Pemerintah sedang memperluas fasilitas pengecualian untuk pasal 18A bagi beberapa negara termasuk Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa, juga mempertimbangkan kerja sama perdagangan serta besarnya kontribusi investasi mereka di Indonesia," jelas Oza.

Relaksasi tersebut berkaitan dengan Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Ketentuan ini memberikan fasilitas khusus kepada eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan kepemilikan saham dari negara mitra.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, terdapat tiga persyaratan kumulatif untuk menggunakan fasilitas tersebut. Eksportir harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan, memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari negara mitra, serta memenuhi kepemilikan saham minimal 10% oleh pemegang saham tersebut.

Eksportir yang memenuhi kriteria dapat memilih menggunakan fasilitas Pasal 18A. Ketentuannya mewajibkan penempatan minimal 30% DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan pada rekening khusus melalui bank devisa yang ditetapkan pemerintah, termasuk bank non-BUMN.

Fasilitas ini memberikan kelonggaran dibandingkan ketentuan umum. Eksportir pertambangan nonmigas yang tidak menggunakan Pasal 18A tetap diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA selama minimal 12 bulan pada Bank Devisa BUMN.

Sementara itu, sektor pertambangan migas mengikuti kewajiban penempatan sedikitnya 30% selama minimal tiga bulan. Ketentuan umum DHE SDA juga mewajibkan eksportir sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan melakukan repatriasi 100% devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Untuk DHE SDA nonmigas, PP Nomor 2 Tahun 2026 memperbolehkan penggunaan dana untuk lima kepentingan, yakni penukaran rupiah maksimal 50%, pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pembayaran dividen valuta asing, pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal, serta pembayaran pinjaman hingga modal kerja. Dana tersebut tetap harus berada dalam Rekening Khusus valas sesuai ketentuan.

Selain memperluas negara mitra, pemerintah juga meningkatkan jumlah bank devisa yang dapat menampung DHE SDA menjadi 16 institusi. Penambahan dilakukan setelah pemerintah menyetujui permohonan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Airlangga menyampaikan keputusan tersebut dalam sosialisasi perkembangan implementasi DHE SDA dan tata kelola ekspor SDA strategis di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Terkait bank devisa untuk penempatan DHE SDA, telah disepakati menjadi 16 bank, lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN, dan menyetujui permohonan dari Bank OCBC NISP Tbk," ujar Airlangga.

Sebelum penambahan OCBC NISP, pemerintah menetapkan 15 bank penampung yang terdiri atas lima bank BUMN dan 10 bank non-BUMN.

Kelompok bank BUMN meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara itu, bank non-BUMN terdiri atas Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, MUFG Bank, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Bank of China, Bank ICBC Indonesia, Bank China Construction Bank Indonesia, Bank SMBC Indonesia, Bank HSBC Indonesia, serta OCBC NISP.

Perluasan jumlah bank tersebut mendukung pelaksanaan fasilitas Pasal 18A yang memungkinkan eksportir pertambangan memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA melalui bank devisa yang ditetapkan pemerintah.

Airlangga juga menekankan pentingnya kepatuhan eksportir dan kesiapan perbankan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

"Kami mengajak para eksportir untuk memenuhi kewajiban pemasukan penempatan DHE sesuai ketentuan di kedua PP dan pihak perbankan memastikan layanan reksus DHE SDA berjalan secara lancar," ujar Airlangga Hartarto.

Eksportir yang memenuhi persyaratan Pasal 18A tetapi tidak ingin menggunakan fasilitas tersebut wajib menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat itu harus ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Penyampaian surat dibatasi maksimal lima hari kerja setelah pengumuman. Apabila tidak ada surat pernyataan hingga batas waktu tersebut, eksportir secara otomatis dianggap memilih menggunakan fasilitas Pasal 18A.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed