Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal
Penawaran investasi tanpa izin yang menggunakan skema deposit, pengerjaan tugas, hingga perdagangan saham menjadi sasaran penindakan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sebanyak 16 entitas dihentikan kegiatannya karena diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat, dilansir dari Money.
Penghentian tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI menyelesaikan proses klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah entitas yang ditemukan. Beberapa di antaranya diduga menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk menarik perhatian calon investor.
Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, terutama jika menggunakan identitas lembaga resmi atau tokoh publik.
"Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik," tulis Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Hudiyanto juga meminta masyarakat memeriksa legalitas penyelenggara investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan sebelum menyerahkan dana.
Dari total 16 entitas yang dihentikan, sebanyak 10 di antaranya diduga menjalankan penipuan menggunakan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota baru atau member get member.
Kesepuluh entitas tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Mereka menawarkan penyewaan komputasi melalui pengerjaan tugas dan penyetoran dana dengan iming-iming keuntungan.
Hasil verifikasi menunjukkan seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Aplikasi dan situs web yang digunakan kesepuluh entitas itu juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Satgas PASTI turut menemukan Zahra Berkah yang menawarkan investasi melalui penyetoran deposit dengan janji keuntungan hingga 80 persen dalam 30 hari. Dana investor diklaim akan digunakan untuk bisnis pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing dan emas, serta penyaluran pinjaman.
Untuk meyakinkan calon investor, Zahra Berkah mengaku telah terdaftar dan memiliki izin OJK. Entitas tersebut juga menyebarkan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Entitas berikutnya adalah Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham menggunakan deposit dan perekrutan anggota. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut.
Skema lainnya menggunakan sistem keuntungan berbasis tim. SBC mengklaim semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh.
Meski mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan berada dalam pengawasan OJK, hasil verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE.
Satgas PASTI juga menemukan MAERA yang menawarkan keuntungan melalui pengerjaan tugas terkait film, pembelian hak cipta, royalti, dan produksi film. Entitas tersebut menggunakan nama PT MAERA Movie Indonesia untuk mengklaim memiliki badan hukum dan izin usaha di Indonesia.
Hasil klarifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK. Entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM maupun sebagai penyelenggara sistem elektronik.
Selain penawaran berbasis deposit, dua entitas lain diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan dan aset, yakni OneTwoMarkets dan Brevondale.
OneTwoMarkets menawarkan investasi pada valuta asing, komoditas, kripto, saham, hingga indeks. Entitas tersebut mengklaim memiliki afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA).
Dalam promosinya, OneTwoMarkets juga diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Pemeriksaan Satgas PASTI menemukan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, atau perusahaan efek.
OneTwoMarkets juga tidak tercatat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi serta situs webnya tidak terdaftar sebagai PSE.
Sementara itu, Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Entitas tersebut menyebut dirinya melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.
Dalam penawarannya, Brevondale diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin OJK dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.
Satgas PASTI juga mengidentifikasi Impersonasi Guotai Haitong yang diduga menawarkan pendanaan investasi pada aset properti dengan mencatut identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Entitas tersebut mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat badan hukum di Indonesia maupun izin OJK atas nama entitas tersebut.
Selain itu, Impersonasi Guotai Haitong tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Sebagai tindak lanjut penindakan terhadap 16 entitas tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan seluruh kegiatan terkait dan memblokir akses aplikasi maupun tautan situs web yang digunakan. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang mengalami kerugian diminta melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum setempat. Laporan mengenai indikasi investasi ilegal dan pinjaman online ilegal dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email [email protected].
Adapun korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pelaporan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan pemblokiran rekening pihak yang diduga melakukan penipuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow