SBY Minta Prabowo Pulihkan Politik Berkeadaban
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang berkeadaban setelah menilai praktik perebutan kekuasaan di Indonesia semakin mengabaikan moralitas. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun X resminya pada Rabu (4/11/2026), menyusul dinamika politik dan pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
SBY menilai upaya memperoleh kekuasaan politik kini memperlihatkan kecenderungan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan baik buruk maupun nilai moral. Ia mempertanyakan arah perkembangan kehidupan politik nasional.
"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (kekuatan politik) cara apa pun dibenarkan.
Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral." tulis SBY melalui akun X resminya.
Mantan presiden tersebut juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak situasi politik terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, kondisi yang tidak terkendali dapat menghilangkan rasa aman warga ketika menjalani kehidupan di Indonesia.
"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," ujar SBY.
Dalam pernyataannya, SBY secara khusus menyampaikan permohonan kepada Prabowo agar mengembalikan kehidupan politik nasional berdasarkan nilai-nilai keadaban. Ia menyebut permintaan tersebut disampaikan atas dasar kecintaan terhadap Indonesia.
"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban." kata SBY.
SBY menempatkan pemulihan etika politik sebagai tanggung jawab besar yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo mampu menjalankan tugas tersebut.
"Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini." tulis SBY.
Pernyataan tersebut muncul ketika kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak menjadi perhatian publik. Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga petinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11/2026), tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih berstatus saksi dalam penyidikan.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sejak 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi.
Dalam pengembangan penyidikan, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan berkas penyadapan pada Oktober 2026. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo, pejabat negara, politisi, media, organisasi masyarakat, LSM, serta kalangan pengusaha.
Menurut keterangan Asep Safrudin, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.
Ancaman pidana dalam perkara tersebut mencakup hukuman penjara maksimal 10 tahun untuk pelanggaran Pasal 258 KUHP, enam tahun berdasarkan Pasal 332 KUHP, dan delapan tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow