Serangan Siber Menguji Ketahanan Sistem Keuangan Digital
Ketergantungan sektor keuangan terhadap teknologi digital membuka risiko baru bagi stabilitas perbankan. Serangan yang memanfaatkan celah perangkat lunak, akses pihak ketiga, dan jaringan pembayaran berpotensi menyebabkan kerugian besar sebelum lembaga keuangan sempat mengambil tindakan. Persoalan ini menjadi perhatian dalam analisis yang dilansir dari Money.
Gambaran ancaman tersebut terlihat pada Oktober 2026. Dua lembaga pembiayaan nonbank di Mumbai dilaporkan kehilangan sekitar 2 juta dolar AS setelah lebih dari 700 transfer instan dilakukan tanpa izin. Dana yang dicuri berasal dari rekening di ICICI Bank.
Investigasi awal menduga pelaku memanfaatkan celah pada application programming interface (API), yaitu teknologi penghubung yang digunakan untuk mengirimkan instruksi pencairan pinjaman. Akses terhadap jalur komunikasi tersebut memungkinkan transaksi ilegal dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan layanan keuangan.
Insiden lain melibatkan Binance, bursa aset kripto terbesar di dunia, yang dilaporkan mengalami kerugian 6,3 miliar dolar AS akibat peretasan. Pelaku diduga menggunakan proses wawancara kerja palsu untuk memasukkan perangkat lunak berbahaya ke komputer tenaga teknis perusahaan.
Setelah memperoleh akses awal, mereka bergerak menuju sistem internal. Aktivitas pencurian bahkan dilaporkan berlangsung hampir empat jam sejak transaksi tanpa izin pertama kali diketahui. Kedua kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana kecepatan operasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperbesar dampak serangan. Ketika petugas masih mengidentifikasi sumber gangguan, perangkat lunak berbahaya sudah mampu mencuri kredensial, berpindah antarsistem, dan menjalankan banyak instruksi transaksi.
Ancaman terhadap perbankan tidak selalu berawal dari kelemahan sistem internal bank berskala besar. Perusahaan teknologi finansial, penyedia perangkat lunak, lembaga pembiayaan kecil, hingga mitra eksternal dapat menjadi jalur masuk bagi pelaku serangan. Perusahaan yang memiliki akses resmi ke jaringan perbankan berpotensi menjadi sasaran karena hubungan teknisnya telah dipercaya. Apabila kredensial milik mitra berhasil dikuasai, instruksi berbahaya dapat terlihat seperti aktivitas normal yang berasal dari koneksi sah.
Ketergantungan antarlembaga juga membuat penyedia teknologi tertentu memiliki pengaruh yang jauh melampaui ukuran bisnisnya. Sebagai contoh, gangguan pada perusahaan komputasi awan yang melayani puluhan bank dapat memengaruhi keberlangsungan layanan banyak institusi sekaligus. Situasi serupa berlaku bagi API yang menghubungkan ribuan pengguna teknologi finansial dengan sistem perbankan.
Meskipun dikelola perusahaan relatif kecil, gangguan pada jalur tersebut berpotensi menghambat aktivitas pembayaran dalam skala luas. Oleh sebab itu, pengawasan keamanan digital perlu memperhitungkan hubungan antarlembaga. Bank sentral dan otoritas pengawas perlu memetakan penyedia teknologi, koneksi pertukaran data, serta infrastruktur yang menjadi titik ketergantungan bersama.
Besarnya risiko sebuah perusahaan tidak cukup dinilai berdasarkan aset atau neraca keuangannya. Jumlah institusi yang menggunakan layanan dan infrastrukturnya juga menentukan seberapa luas dampak yang mungkin timbul ketika terjadi gangguan.
Uji Ketahanan Siber Perlu Lebih Mendalam
Selama ini, sektor perbankan menggunakan stress test untuk mengukur kemampuan menghadapi tekanan ekonomi. Pengujian tersebut umumnya mencakup skenario perlambatan ekonomi, peningkatan kredit bermasalah, dan kesulitan likuiditas. Akan tetapi, ketahanan finansial tidak otomatis menjamin sebuah bank mampu mempertahankan operasional ketika jaringan digitalnya mengalami serangan.
Risiko teknologi membutuhkan pendekatan pengujian yang berbeda karena gangguan dapat menyebar melalui sistem dan mitra yang saling terhubung. Studi Bank for International Settlements terhadap pelaksanaan uji ketahanan siber oleh European Central Bank pada 2024 menunjukkan bahwa pengawasan dapat mendorong perubahan kebijakan investasi keamanan.
Penelitian tersebut menggunakan data 109 bank besar di kawasan euro selama periode 2019 hingga 2024. Hasilnya menunjukkan pengumuman pelaksanaan pengujian mampu mendorong peningkatan investasi keamanan siber sekitar 45 persen.
Dampak yang lebih besar terlihat pada kelompok bank yang sebelumnya memiliki investasi keamanan di bawah kebutuhan risikonya. Pada kelompok tersebut, kenaikan investasi mencapai sekitar 80 persen. Meski demikian, pengujian tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan administratif untuk memenuhi ketentuan pengawasan. Skenario yang digunakan perlu menggambarkan kemungkinan gangguan nyata, termasuk kehilangan data, terputusnya layanan komputasi awan, pencurian kredensial pembayaran, dan serangan bersamaan terhadap penyedia teknologi yang digunakan sejumlah bank.
Ukuran keberhasilan bukanlah kemampuan lembaga menjamin bahwa peretasan tidak akan pernah terjadi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan membatasi dampak, mempertahankan layanan utama, dan memulihkan operasional sebelum gangguan berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Tantangan Penguatan Keamanan Siber di Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan serupa seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital dan keterhubungan layanan keuangan. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara instan, sementara berbagai institusi terus memperluas integrasi sistem teknologi mereka. Digitalisasi memberikan manfaat bagi efisiensi transaksi dan perluasan inklusi keuangan.
Namun, semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin luas pula kemungkinan gangguan pada satu bagian merambat ke bagian lainnya. Kecepatan pemindahan dana yang menjadi keunggulan pembayaran digital juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi ilegal. Dalam situasi tertentu, dana dapat berpindah sebelum mekanisme pengawasan dan penanganan insiden berhasil bekerja secara optimal.
Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 22 April 2024. Ketentuan tersebut mencakup penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta lembaga lain yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia.
Regulasi tersebut mempertimbangkan peningkatan paparan risiko siber akibat digitalisasi. Insiden keamanan yang serius tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Namun, keberadaan aturan belum cukup untuk memastikan seluruh infrastruktur terlindungi.
Penguatan ketahanan membutuhkan pengujian berkala, koordinasi antarlembaga, kesiapan menghadapi keadaan darurat, serta mekanisme pertukaran informasi yang aman. Kerja sama lintas negara juga menjadi kebutuhan penting karena serangan siber dapat bergerak melampaui batas yurisdiksi nasional. Ketika pola serangan sudah muncul di suatu negara, informasi mengenai ancaman tersebut perlu dapat diketahui otoritas negara lain tanpa menunggu insiden serupa terjadi di wilayahnya.
Tanpa koordinasi internasional, keterbatasan pertukaran informasi dapat membuat regulator terlambat mengenali pola serangan yang sebenarnya sudah terdeteksi di negara lain.
Keamanan siber pada akhirnya merupakan bagian penting dari keberlanjutan inovasi keuangan. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap uang dan data pribadi ketika menggunakan layanan digital. Karena itu, pengembangan teknologi harus berjalan bersama penguatan sistem pertahanannya.
Mandat utama bank sentral untuk menjaga stabilitas tetap berlaku, tetapi infrastruktur yang menopang tujuan tersebut telah mengalami perubahan besar. Ketika serangan dapat dijalankan dengan kecepatan mesin, kemampuan pengawasan, koordinasi, dan respons lembaga keuangan juga harus mampu mengimbangi kecepatan tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow