Menkeu dan BI Jaga Stabilitas Ekonomi hingga Akhir 2026
Pengendalian inflasi, penjagaan nilai tukar rupiah, dan pengelolaan belanja negara menjadi fokus pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dalam rapat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti melaporkan kondisi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil menyatakan ketahanan ekonomi makro dan transaksi Indonesia masih terjaga. Pemerintah akan melanjutkan langkah untuk mempertahankan stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah berencana meningkatkan belanja negara pada sisa 2026 dengan menjaga ketepatan sasaran. Menurut Suahasil, belanja tersebut diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui layanan publik, perlindungan sosial, dan bantuan pangan.
Suahasil menjelaskan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih tinggi dibandingkan belanja pada kuartal IV tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kondisi ekonomi makro masih resilien, kondisi transaksi masih sangat resilien, jadi kami akan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan," ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Meski belanja negara didorong meningkat, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Suahasil menyebut defisit APBN diproyeksikan berada di sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
"Jadi, belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal empat tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk perlindungan sosial, bantuan pangan sudah bergulir di kuartal empat dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan belanja pemerintah dalam perekonomian kita," kata Suahasil.
Ia menegaskan bahwa proyeksi defisit tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan anggaran sampai akhir 2026.
"Itu prospek yang kami jaga dan menjadi agenda kerja kami sampai akhir tahun," tegas Suahasil.
Dari sisi moneter, Destry melaporkan inflasi inti masih terkendali. Namun, inflasi pangan menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.
"Dari inflasi, kami melaporkan bahwa inflasi inti menggambarkan perekonomian masih cukup terkendali, pada September masih 2,8%," kata Destry.
Menurut Gubernur Bank Indonesia tersebut, inflasi pangan atau kelompok harga pangan yang bergejolak telah mencapai 5%. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menangani tekanan harga tersebut.
"Ini kami laporkan dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai bagaimana kami menjaga inflasi pangan yang bergejolak," ujar Destry.
Destry juga melaporkan langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat pasar keuangan mengalami gejolak selama dua hari terakhir. Bank sentral akan melanjutkan pemantauan dan upaya stabilisasi melalui pasar spot, non-deliverable forward (NDF), serta domestic non-deliverable forward (DNDF), termasuk insentif biaya lindung nilai.
Di sektor pasar modal, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan komitmen lembaganya untuk melanjutkan reformasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, dan penegakan aturan terhadap pelanggaran di pasar modal.
"Khusus terkait dengan pasar modal Indonesia, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa kami akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi, kemudian likuiditas," ujar Friderica.
Ia menambahkan bahwa penindakan terhadap pelaku pelanggaran, termasuk praktik perdagangan terkoordinasi, menjadi perhatian dalam upaya memperkuat integritas pasar modal.
"Pesan khusus terpenting adalah bagaimana kami terus menegakkan penegakan hukum terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait perdagangan terkoordinasi dan lain sebagainya," lanjut Friderica.
OJK menargetkan penegakan aturan dapat menimbulkan efek jera dan memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. Reformasi tersebut ditujukan untuk mendukung pasar yang lebih transparan dan likuid bagi investor domestik maupun asing.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow