Arif Havas Oegroseno Dorong Strategi Sawit Hadapi Tekanan Global
Industri kelapa sawit Indonesia perlu memperkuat ketahanan pasar, meningkatkan nilai tambah, dan membangun kerja sama antarnegara untuk menghadapi tekanan geopolitik dunia. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyampaikan lima strategi tersebut dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, Kamis (12/11/2026), dilansir dari Money.
Menurut Arif, sawit kini mempunyai peran yang jauh lebih luas daripada sekadar komoditas ekspor. Perkembangannya berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, energi, lingkungan, sistem keuangan, serta penghidupan jutaan masyarakat di negara produsen.
Persaingan internasional juga mengalami perubahan. Perdagangan, energi, pangan, data, sistem keuangan, dan standar keberlanjutan semakin sering dimanfaatkan negara sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruh maupun menekan pihak lain.
Arif menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi antarnegara yang sebelumnya dianggap mampu menciptakan stabilitas kini dapat menjadi sumber kerentanan.
"Selama 30 tahun terakhir, kita diberi tahu bahwa saling ketergantungan akan membawa perdamaian: semakin banyak berdagang, semakin sedikit berperang. Namun, era itu sudah berakhir. Sekarang kita memasuki era weaponized interdependence," ujar Arif.
Dalam situasi tersebut, negara yang mengendalikan bagian penting jaringan perdagangan dunia berpotensi menggunakan penguasaannya untuk membatasi akses negara lain. Pertimbangan investasi pun tidak lagi hanya berkaitan dengan murahnya biaya tenaga kerja.
"Pertanyaan yang muncul sekarang bukan lagi siapa yang memiliki tenaga kerja paling murah, melainkan negara mana yang bisa memutus akses saya?" kata Arif.
Karena itu, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) perlu ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Komoditas ini mempunyai hubungan dengan berbagai sektor penting yang memengaruhi ketahanan negara.
"Dalam weaponized world, minyak sawit bukan sekadar komoditas. Sawit sebenarnya merupakan bagian dari pertahanan nasional dan membutuhkan strategi," ujarnya.
Kontribusi sawit terhadap pangan dan energi
Peran sawit dalam ketahanan pangan terlihat dari kontribusinya terhadap kebutuhan minyak nabati dunia. Arif memaparkan bahwa komoditas ini menyumbang sekitar 35 persen kebutuhan global dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman penghasil minyak nabati.
Sebagai perbandingan, tanaman penghasil minyak nabati lainnya membutuhkan lahan hingga sembilan kali lebih luas untuk menghasilkan jumlah produk yang sama.
Selain untuk konsumsi pangan, pemanfaatan kelapa sawit juga berkembang dalam sektor energi. Salah satu penerapannya adalah kebijakan biodiesel yang diarahkan untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan pasokan bahan bakar.
Indonesia tercatat menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandat biodiesel B50 secara nasional sejak 1 Juli 2026. Menurut Arif, kebijakan tersebut menunjukkan fungsi strategis sawit ketika pasokan energi internasional mengalami gangguan.
"Ketika Perang Teluk berkobar tahun ini, biodiesel sawit menjadi shock absorber bagi kita," katanya.
Pengembangan energi berbasis sawit juga mencakup bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF). Arif menyampaikan bahwa mulai 2027, penerbangan internasional rute Jakarta-Bali akan menggunakan 1 persen bahan bakar jenis tersebut.
Residu sawit disebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri SAF. Penggunaannya diarahkan agar tidak mengganggu ketersediaan bahan pangan.
Gangguan perdagangan internasional memengaruhi industri sawit
Kerentanan industri sawit juga terlihat dari ketergantungannya terhadap kelancaran jalur distribusi global. Arif menyoroti Selat Hormuz, Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Terusan Suez sebagai kawasan penting dalam jaringan perdagangan internasional.
Berdasarkan pemaparannya, sebelum 28 Februari 2026, sekitar 85 sampai 100 kapal melintasi Selat Hormuz. Namun, jumlah tersebut turun tajam setelah serangan terhadap kapal-kapal di kawasan itu terjadi.
Perubahan serupa terlihat di Laut Merah dan Terusan Suez. Jalur yang sebelumnya dilewati sekitar 500 kapal per hari tersebut kemudian hanya dilalui sekitar 10 hingga 20 kapal per hari.
Gangguan pelayaran dapat memengaruhi pengiriman minyak sawit Indonesia menuju pasar Eropa. Meskipun sebagian besar ekspor sawit Indonesia tidak melewati Selat Hormuz, dampak gangguan di kawasan tersebut tetap dapat dirasakan melalui kenaikan biaya energi dan pupuk.
Apabila kapal harus menghindari jalur utama dan mengambil rute memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, ongkos pengangkutan akan meningkat. Kondisi itu berpotensi merambat pada biaya solar, pupuk, dan kebutuhan pangan.
"Setiap kapal yang tidak bisa berlayar harus memutar melalui Tanjung Harapan. Hal itu meningkatkan harga solar, pupuk, dan pangan, dari Jakarta hingga Afrika," ujarnya.
Menurut Arif, situasi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi sendiri mempunyai arti penting bagi keamanan nasional. Negara yang tidak terlalu bergantung pada impor memiliki posisi yang berbeda dalam menghadapi gangguan perdagangan internasional.
Petani kecil menjadi bagian penting industri sawit
Dimensi sosial industri kelapa sawit juga menjadi perhatian karena jutaan keluarga menggantungkan penghasilan pada sektor tersebut. Arif menyebut sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara bergantung pada perkebunan sawit.
Estimasi UNCTAD yang dikutip Arif menunjukkan bahwa petani kecil menyumbang sekitar 40 persen produksi minyak sawit dunia. Angka tersebut menggambarkan besarnya peran perkebunan rakyat dalam rantai pasok komoditas ini.
Di Indonesia, lebih dari 40 persen luas perkebunan kelapa sawit dikelola petani. Hampir 3 juta pekebun di dalam negeri menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut.
Malaysia mempunyai sekitar 500.000 petani kecil sawit. Sementara itu, di Nigeria, kontribusi petani kecil mencapai lebih dari 80 persen produksi minyak sawit nasional.
Besarnya keterlibatan masyarakat membuat perubahan kebijakan perdagangan dan persyaratan ekspor berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani.
"Serangan terhadap minyak sawit merupakan serangan terhadap petani kecil di negara-negara Global South," kata Arif.
Arif turut menyoroti European Union Deforestation Regulation (EUDR), yaitu regulasi yang menetapkan persyaratan keberlanjutan bagi produk yang memasuki pasar Uni Eropa. Menurut dia, ketentuan tersebut dapat menjadi hambatan perdagangan apabila penerapannya tidak mempertimbangkan kesetaraan antarnegara.
Dalam paparannya, negara anggota Uni Eropa ditempatkan dalam kategori risiko rendah, sedangkan Indonesia masuk kategori risiko standar. Perbedaan klasifikasi tersebut menjadi persoalan bagi produsen Indonesia yang harus memenuhi kewajiban pembuktian asal produk.
Salah satu tantangan yang dihadapi petani kecil adalah kewajiban ketertelusuran dan pencatatan lokasi perkebunan. Arif memberikan contoh petani dengan lahan dua hektare di Jambi yang harus memenuhi ketentuan geolokasi.
Di sisi lain, petani kecil di Bavaria, Jerman, disebut dapat memperoleh ketentuan yang lebih sederhana. Perbedaan perlakuan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya standar pengawasan yang berlaku setara.
Lima strategi Indonesia memperkuat industri sawit
Untuk mengantisipasi tekanan geopolitik dan perdagangan, Arif mengusulkan lima pendekatan yang dapat dijalankan Indonesia bersama negara-negara produsen kelapa sawit lainnya.
Diversifikasi pasar ekspor
Pertama, memperluas tujuan ekspor agar Indonesia tidak bergantung pada satu pembeli maupun pemasok. Uni Eropa hanya menyerap sekitar 10 persen ekspor minyak sawit Indonesia.
Pasar India, China, Pakistan, dan Timur Tengah tetap menjadi tujuan penting. Selain itu, kawasan Afrika dinilai mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai pasar baru.
Indonesia juga berpeluang memperluas hubungan perdagangan dengan Kanada, Eurasian Economic Union, Chile, dan Peru.
Memperkuat hilirisasi dalam negeri
Kedua, meningkatkan pengolahan sawit di dalam negeri agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Arif menilai proses pengolahan di negara produsen dapat memberikan tambahan nilai bagi perekonomian nasional.
"Memproses di dalam negeri adalah kekuatan," ujarnya.
Meningkatkan kualitas data dan ketertelusuran
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pendataan perkebunan, termasuk informasi geospasial milik petani. Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk membuktikan asal produk sekaligus menjawab tuduhan mengenai persoalan penggunaan lahan dan ketenagakerjaan.
Membangun standar keberlanjutan bersama
Keempat, negara produsen didorong menyusun standar keberlanjutan melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan kerja sama negara-negara BRICS.
Indonesia dan Malaysia dinilai perlu meningkatkan koordinasi karena keduanya merupakan pemasok utama minyak sawit dunia. Arif juga mendorong pengakuan timbal balik terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).
Menjamin kepastian pasokan
Kelima, kemitraan jangka panjang antara produsen dan pembeli perlu diperkuat untuk menjaga kelancaran perdagangan. Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, produsen membutuhkan hubungan perdagangan yang dapat diandalkan, sedangkan pembeli membutuhkan kepastian ketersediaan barang.
"Hal paling berharga yang dapat ditawarkan pemasok adalah keandalan. Sementara itu, hal paling berharga yang dapat ditawarkan pembeli adalah kepastian," kata Arif.
Arif menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak pengawasan terhadap industri kelapa sawit. Namun, persyaratan yang diberlakukan harus diterapkan secara adil kepada seluruh negara produsen.
"Kami tidak meminta dibebaskan dari pengawasan. Kami meminta satu standar pengawasan yang sama," ujarnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow