Suahasil Siapkan Belanja Rp1.300 Triliun pada Kuartal IV 2026
Pemerintah Indonesia menyiapkan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026 untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga konsumsi domestik, serta membiayai layanan publik dan perlindungan sosial. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada 19–20 Oktober 2026, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan belanja pemerintah.
Menurut Suahasil, alokasi belanja pada tiga bulan terakhir 2026 lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal IV 2025 yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Pemerintah tetap menelaah pelaksanaan anggaran untuk memastikan program berjalan efektif tanpa mengabaikan target yang telah ditetapkan.
Dalam keterangannya pada 20 Oktober, Suahasil menyatakan,
"Untuk kuartal IV, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah ditujukan untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Bantuan pangan yang mulai disalurkan pada kuartal IV juga diharapkan memperkuat konsumsi rumah tangga.
"Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal IV tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk perlinsos. Bantuan pangan sudah bergulir di kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan pengeluaran pemerintah di perekonomian kita," ujar Suahasil.
Meski belanja meningkat, Kementerian Keuangan tetap menjalankan penelaahan rutin pada akhir tahun untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara. Suahasil menegaskan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan program pemerintah.
"Langkah dari Kemenkeu merupakan bagian dari langkah akhir tahun, yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran terlaksana secara efisien. Namun, kalau kita katakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti menyetop anggaran," ujar Suahasil.
Pemerintah juga mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut mengacu pada laporan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR pada Juli 2026 dan menjadi pedoman pengelolaan fiskal hingga akhir tahun.
"Itu proyeksi yang kita jaga dan menjadi agenda kerja kita sampai akhir tahun," ujar Suahasil.
Dalam laporan yang disampaikan pada 19 Oktober, Suahasil kembali menegaskan bahwa proyeksi defisit tersebut tetap menjadi acuan pemerintah. Ia menyebut evaluasi anggaran diperlukan untuk memastikan sasaran program tercapai melalui pelaksanaan yang lebih efisien.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran pada Juli lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu proyeksi yang kita jaga dan akan menjadi agenda kerja kita sampai dengan akhir tahun," ujar Suahasil.
Ia menambahkan bahwa efisiensi tidak identik dengan penghentian seluruh belanja, termasuk ketika pemerintah menyiapkan pengeluaran lebih besar pada kuartal terakhir.
"Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti menghentikan anggaran. Karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujar Suahasil.
Salah satu contoh evaluasi yang disampaikan Suahasil adalah perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, penyesuaian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
"Saya ambil contoh MBG, Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru. Sehingga dengan manajemen yang baru, bentuk pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk," ujar Suahasil.
Ia menegaskan bahwa fokus evaluasi bukan sekadar mengurangi anggaran, melainkan memastikan hasil program sesuai dengan rencana pemerintah.
"Poinnya adalah bukan tentang memotong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai keluaran yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujar Suahasil.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 19 persen secara tahunan, berbanding terbalik dengan kontraksi 0,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari target, dengan pertumbuhan 33,5 persen. Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari target, tumbuh 25,7 persen.
Adapun transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari target. Namun, komponen tersebut mengalami kontraksi 7,1 persen, berbalik dari pertumbuhan 1,5 persen pada September 2025.
Suahasil menyatakan bahwa belanja pemerintah tetap diarahkan untuk menopang perekonomian, termasuk melalui layanan publik dan bantuan sosial. Ia kembali menekankan bahwa peningkatan efektivitas pelaksanaan menjadi sasaran utama evaluasi anggaran menjelang penutupan tahun fiskal.
"Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana, namun dilaksanakan dengan efisien," ujar Suahasil.
Ia kembali membedakan efisiensi pelaksanaan dari penghentian belanja pemerintah dalam penjelasannya pada 19 Oktober.
"Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti menghentikan anggaran," ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, pengeluaran pemerintah pada kuartal IV diharapkan memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui konsumsi, layanan publik, dan perlindungan sosial.
"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu, dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat," ujar Suahasil.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow