Pemerintah Targetkan Kredit Program Rp394,2 Triliun pada 2027
Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit program sebesar Rp394,2 triliun pada 2027 untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor usaha dan perumahan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendominasi alokasi dengan nilai Rp325 triliun atau sekitar 82 persen dari keseluruhan target, dilansir dari Money.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut setelah rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026). Kebijakan ini mencakup lima program pembiayaan, mulai dari usaha rakyat hingga pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dalam keterangannya, Airlangga merinci alokasi masing-masing program pembiayaan pemerintah.
"Terkait dengan kredit program itu terdiri dari: Kredit Usaha Rakyat Rp 325 triliun, kemudian Kredit Usaha Pertanian itu Rp 1,4 triliun, Kredit Padat Karya Rp 600 miliar, kemudian Kredit Perumahan itu Rp 30 triliun, kemudian Kredit Perempuan Sejahtera Rp 30 triliun, sehingga totalnya Rp 394 triliun," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Secara khusus, pemerintah menaikkan target KUR menjadi Rp325 triliun pada 2027. Angka tersebut bertambah Rp30 triliun dibandingkan target tahun ini yang mencapai Rp295 triliun.
Selain KUR, pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk Kredit Usaha Pertanian dan Rp600 miliar untuk Kredit Industri Padat Karya. Kedua program tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha di sektor masing-masing.
Untuk sektor perumahan, target penyaluran kredit ditetapkan sebesar Rp30 triliun. Airlangga menyebut pemerintah masih membuka peluang peningkatan target tersebut pada semester II 2027.
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS) dengan target penyaluran Rp30 triliun pada 2027. Program ini menyasar kelompok perempuan prasejahtera.
Di luar penetapan target pembiayaan, pemerintah membahas perluasan cakupan KUR untuk menjangkau lebih banyak kebutuhan usaha. Rencana tersebut meliputi pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual serta fasilitas kredit bagi nelayan.
Perluasan tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah juga membahas keringanan pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Untuk debitur terdampak bencana di wilayah tersebut, pemerintah telah memberikan relaksasi melalui restrukturisasi kredit pada tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan skema restrukturisasi dengan jangka waktu hingga tiga tahun.
Selain restrukturisasi, pemerintah memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur di NTT. Kebijakan tersebut menetapkan suku bunga atau margin sebesar 0 persen pada 2027.
Besaran suku bunga atau margin KUR bagi debitur di NTT selanjutnya ditetapkan meningkat menjadi 3 persen pada 2028.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow