Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Taspen Soroti Kesiapan Sistem Pembayaran Pensiun Langsung 2027

Smallest Font
Largest Font

PT Taspen (Persero) mendukung rencana Kementerian Keuangan menyalurkan manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN) langsung dari Kas Umum Negara ke rekening penerima mulai 2027. Perusahaan menekankan pentingnya verifikasi data, keamanan peserta, serta kesiapan sistem untuk memastikan pembayaran berjalan sesuai ketentuan.

Rencana tersebut merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah melalui skema Government-to-People (G2P) Payment. Selain ASN, pemerintah juga menargetkan perluasan mekanisme pembayaran langsung bagi pensiunan TNI dan Polri, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Corporate Secretary Taspen Henra Hidayat Sastrawijaja menyatakan perusahaan siap menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa penyaluran pensiun membutuhkan proses pemeriksaan yang tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar transfer uang.

"Taspen senantiasa mendukung kebijakan dan program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara," ujar Henra Hidayat Sastrawijaja.

Menurut Henra, Taspen telah menjalankan tugas penyaluran manfaat pensiun selama 63 tahun. Pengembangan mekanisme pembayaran baru, katanya, perlu mempertimbangkan kepentingan peserta serta kemampuan sistem dan infrastruktur yang digunakan.

"PT Taspen (Persero) memprioritaskan kepentingan, kenyamanan, dan keamanan peserta sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, setiap pengembangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun perlu memperhatikan aspek kesiapan sistem dan infrastruktur," jelas Henra.

Ketepatan pembayaran juga menjadi perhatian perusahaan. Taspen menyebut penyaluran manfaat harus memenuhi prinsip 5T, yaitu tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi, agar dana diterima pihak yang berhak sesuai ketentuan.

Henra menegaskan pengelolaan pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.

Perusahaan juga menyatakan akan mempertahankan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran. Prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmen Taspen dalam menjalankan kewajiban kepada peserta.

"Taspen berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pembayaran manfaat kepada peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Henra.

Dalam penjelasan terpisah mengenai proses verifikasi, Henra menyebut pembayaran pensiun bergantung pada pembaruan informasi penerima. Perubahan kondisi keluarga atau status penerima dapat memengaruhi besaran manfaat yang harus dibayarkan.

"Yang namanya kebijakan kan, ya kita pasti akan menyesuaikan, tapi kembali ke proses. Taspen di sini kan sudah 63 tahun menyalurkan pembayaran pensiun JHT, dan pembayar pensiun itu kan bukan hanya transfer, selesai gitu kan," ujar Henra.

Ia menjelaskan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan perubahan data peserta tercatat sebelum pembayaran dilakukan. Proses tersebut mencakup perubahan anggota keluarga, status duda atau janda, serta penerima yang meninggal dunia.

"Ada verifikasi bahwa yang bersangkutan itu, apakah ada penambahan keluarga, apakah janda/duda, atau meninggal, dan lain-lain, karena tentunya kan nanti akan berpengaruh ke besaran pensiun yang bersangkutan," ujar Henra.

Taspen menyatakan kesiapan mengikuti ketentuan baru bergantung pada terpenuhinya persyaratan pelaksanaan. Perusahaan juga menyoroti perlunya mencegah kesalahan pembayaran yang dapat menimbulkan kelebihan penyaluran dana pensiun.

"Kita sih siap-siap saja. Selama semuanya bisa terpenuhi, memang sesuai dengan jalan yang sekarang, jangan sampai nanti ada hal-hal yang bisa berakibat kurang baik," ujar Henra.

Sementara itu, Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah mengembangkan skema pembayaran langsung untuk meningkatkan ketepatan penyaluran dana. Menurut dia, data penerima yang akurat dan mutakhir menjadi prasyarat sebelum mekanisme baru diterapkan.

"Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara," ujar Suahasil Nazara.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 9 Oktober 2026, Suahasil menyampaikan harapan agar pembayaran pensiun masuk dalam perluasan layanan transfer langsung pemerintah yang dirancang untuk 2027.

"Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara," ujar Suahasil Nazara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed