Yudi Pratama Desak Kadis PUPR Batu Bara Klarifikasi LHKPN
Praktisi hukum Yudi Pratama, S.H., meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batu Bara, Budi Iswan Sinaga, memberikan klarifikasi mengenai status Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 dan 2026. Permintaan ini berkaitan dengan keterbukaan harta pejabat yang mengelola anggaran pembangunan daerah serta perlunya verifikasi data melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan data yang menjadi bahan penelusuran dalam pemberitaan utamanews.com, Budi tercatat melaporkan harta kekayaan sebesar Rp14 juta pada 2014 saat menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Batu Bara.
Ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada 2023, nilai harta yang dilaporkan tercatat sebesar Rp465 juta. Laporan tersebut disebut disampaikan per 25 Desember 2023.
Pada 2024, nilai harta kekayaan yang dilaporkan meningkat menjadi Rp487,8 juta. Adapun status laporan untuk periode 2025 dan 2026 disebut belum diperbarui atau belum diketahui penyampaiannya kepada KPK berdasarkan penelusuran yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut.
Yudi menyoroti pentingnya kepatuhan pelaporan bagi pejabat yang memimpin instansi dengan tanggung jawab pengelolaan anggaran infrastruktur. Ia menilai keterbukaan harta kekayaan menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
"Dinas PUPR merupakan salah satu instansi strategis yang mengelola alokasi anggaran pembangunan daerah hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, tingkat integritas dan kejelasan rekam jejak keuangan pejabatnya harus berada di tingkat tertinggi. Pelaporan LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban konstitusional dan moral pejabat publik," tegas Yudi Pratama, S.H.
Menurut Yudi, keterbukaan laporan kekayaan dapat membantu masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, ia menekankan bahwa persoalan administrasi pelaporan harus diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku sebelum disimpulkan sebagai pelanggaran.
Ia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta ketentuan KPK mengenai pelaporan LHKPN secara berkala. Kepatuhan terhadap aturan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain meminta klarifikasi dari Budi, Yudi mendesak Bupati Batu Bara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia meminta agar kewajiban yang belum dipenuhi, apabila memang ada, diselesaikan sesuai ketentuan.
Hingga berita sumber disusun, belum terdapat keterangan mengenai klarifikasi Budi Iswan Sinaga terkait status pelaporan LHKPN periode 2025 dan 2026 dalam bahan informasi yang diterima. Pemeriksaan data resmi KPK dan konfirmasi kepada yang bersangkutan masih diperlukan untuk memastikan status pelaporan tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow