Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Airlangga Dorong Peritel Perkuat Rantai Pasok dan Digitalisasi

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mendorong pelaku usaha ritel memperkuat distribusi barang dan mempercepat pemanfaatan teknologi digital guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan tersebut pada Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilansir dari Money. Penguatan sektor perdagangan dinilai penting karena ritel menjadi penghubung produsen dengan konsumen, sekaligus membuka akses pasar lebih luas bagi produk dalam negeri.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–5,6 persen pada 2026 sebelum meningkat menjadi 6 persen pada 2027. Airlangga menekankan perlunya pembenahan rantai pasok serta penyesuaian model bisnis peritel terhadap perkembangan teknologi. Strategi yang didorong mencakup penjualan omnichannel dan penggunaan pembayaran nontunai.

"Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi dan perdagangan masih berada pada tingkat positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 mencapai 119,9, yang menempatkannya di zona optimistis. Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan menjadi 221,3. Dari sektor manufaktur, Purchasing Managers Index (PMI) Oktober 2026 tercatat sebesar 54,0 atau menjadi capaian tertinggi sejak Maret 2024.

Perkembangan pembayaran digital juga menjadi perhatian pemerintah. Airlangga mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada semester I-2026 meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Penggunaan QRIS kini telah menjangkau lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant. Sebagian besar merchant tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain mendorong digitalisasi perdagangan, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada kuartal IV-2026. Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 13,3 juta pekerja.

Untuk periode Natal dan Tahun Baru, anggaran Rp 883 miliar disiapkan guna memberikan insentif dan diskon tarif transportasi bagi sekitar 6,6 juta penumpang. Kebijakan dukungan konsumsi berlanjut pada 2027 melalui perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas tersebut akan mencakup seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp 10 juta per bulan.

Di bidang pembiayaan usaha, pemerintah memperluas akses modal produktif bagi UMKM melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran program tersebut sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun.

Menurut data yang disampaikan Airlangga, pembiayaan tersebut telah disalurkan melalui 58,1 juta akad kredit. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha, kualitas produk, serta perluasan pemasaran UMKM agar dapat memasuki pasar ritel modern.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed