Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

APINDO Soroti Aturan Pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Smallest Font
Largest Font

Ketentuan pesangon dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) karena dinilai berpotensi memengaruhi kepastian investasi dan pembukaan lapangan kerja. DPR RI menerbitkan regulasi tersebut pada Senin (9/11/2026), sementara kalangan pengusaha masih mengkaji seluruh ketentuannya, dilansir dari Money. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan organisasinya belum menyelesaikan kajian terhadap setiap pasal dalam undang-undang tersebut.

Pembahasan juga mencakup kemungkinan dampak aturan baru terhadap kegiatan usaha dan keputusan investor. "Sedang kita pelajari," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

APINDO mengingatkan agar kebijakan yang bertujuan memberikan pelindungan kepada pekerja tidak justru menambah kesulitan bagi pengusaha dalam menciptakan kesempatan kerja. Ketersediaan pekerjaan dinilai menjadi bagian penting dari pelindungan tenaga kerja karena berkaitan langsung dengan peluang masyarakat memperoleh penghasilan.

Menurut pandangan APINDO, ketentuan perlindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas kesempatan kerja. Tanpa pembukaan lapangan pekerjaan yang memadai, masyarakat tetap menghadapi kesulitan memperoleh pendapatan. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian organisasi pengusaha tersebut adalah pengaturan pesangon. APINDO menilai kepastian mengenai kewajiban perusahaan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi calon investor.

"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian," ujar Bob Azam. Meski demikian, APINDO belum dapat memastikan besarnya pengaruh undang-undang tersebut terhadap minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Organisasi itu juga menyebut sebagian besar pengusaha masih membutuhkan dukungan permodalan dari investor.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru sebelumnya disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Perubahan regulasi dilakukan menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. Gugatan tersebut dikabulkan MK.

Mahkamah kemudian memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang, dengan batas penyelesaian pada Oktober 2026. Regulasi terbaru tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan lainnya mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon. Undang-undang itu juga mencakup pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, peralihan, dan penutup.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed