Bahlil Ungkap Lokasi Lima Tambang Bernilai Rp 5.400 Triliun
Lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia dengan nilai cadangan mencapai Rp 5.400 triliun atau setara US$ 300 miliar akan dievaluasi untuk mendalami potensi mineralnya. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan sejumlah wilayah lain, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pendalaman terhadap potensi mineral di lima wilayah perizinan tersebut. Namun, ia belum merinci seluruh lokasi yang masuk dalam daftar evaluasi.
Dalam keterangannya di kantor Bahlil di Jakarta Pusat, ia menyebut sebagian lokasi berada di NTB dan Papua. Lima IUP tersebut menjadi objek evaluasi untuk mengetahui potensi mineral yang terkandung di dalamnya.
Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, mengidentifikasi tembaga dan emas sebagai komoditas utama yang umumnya terdapat di lima tambang tersebut.
"Lokasinya ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Namun, ada lima yang diminta untuk dievaluasi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Ia kemudian menjelaskan jenis mineral yang menjadi komoditas utama dalam evaluasi tersebut.
"Tembaga dan emas," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa laporan yang diterimanya mencatat lima IUP dengan nilai cadangan mencapai Rp 5.400 triliun atau US$ 300 miliar. Menurut Prabowo, nilai tersebut didasarkan pada studi cadangan yang telah membuktikan keberadaan sumber daya mineralnya.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan besarnya nilai cadangan dari lima konsesi tersebut dibandingkan dengan ratusan IUP lainnya di Indonesia.
"Saya baru saja menerima laporan bahwa ada lima konsesi atau lima IUP dari ratusan IUP, yang memiliki cadangan terbukti berdasarkan studi cadangan dengan nilai Rp 5.400 triliun atau US$ 300 miliar untuk lima konsesi," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo juga menekankan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat hingga desa dalam mengelola kekayaan negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta pemberian izin pertambangan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan penerima izin untuk mengoptimalkan potensi tambang.
Menurut Prabowo, sejumlah konsesi pertambangan di Indonesia belum dikelola secara optimal oleh perusahaan pemegang izin. Karena itu, ia meminta proses seleksi pemberian IUP diperketat agar pengelolaan sumber daya mineral dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow