BEM UI Lepas Almamater untuk Perluas Aksi Dua Tahun Prabowo Gibran
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama perwakilan sejumlah perguruan tinggi berencana menggelar demonstrasi tanpa mengenakan jas almamater di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore. Melalui aksi tersebut, mereka memprotes sekaligus mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta ingin menyatukan aspirasi mahasiswa dengan masyarakat sipil.
Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Hafidz Hernanda, mengatakan aksi tersebut diperkirakan diikuti 500 hingga 700 orang dari berbagai universitas dan koalisi masyarakat sipil. Massa tergabung dalam Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat), yang menghimpun mahasiswa dari sejumlah kampus di Indonesia.
Hafidz menjelaskan, keputusan untuk tidak memakai almamater bertujuan membuat aksi lebih terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat. Ia menyebut demonstrasi tersebut tidak hanya membawa kepentingan mahasiswa, tetapi juga menyuarakan aspirasi warga.
"Kali ini kawan-kawan dari BEM UI akan mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali bersama dengan teman-teman mahasiswa agar kita bisa lebih inklusif dan bisa lebih membaur dengan masyarakat sipil," ujar Hafidz Hernanda, Koordinator Sosial dan Politik BEM UI.
Menurut Hafidz, mahasiswa ingin mengambil bagian dalam menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga menilai peran untuk mendorong perubahan dan mengawasi kekuasaan tidak terbatas pada mahasiswa.
"Karena kami rasa dalam dua tahun Prabowo-Gibran ini, tentu kita harus turun sebagai rakyat. Saya rasa tentang mitologisasi yang ada kepada mahasiswa seperti agen perubahan, kontrol sosial, dan sebagainya, saya rasa semua orang yang ada di Indonesia yang memang saat ini di bawah penindasan, itu mereka semua bisa untuk melakukan hal tersebut," ujar Hafidz.
Meski tidak mengenakan identitas kampus, Hafidz mengakui langkah tersebut berpotensi memudahkan penyusup masuk ke barisan demonstran. Ia mengatakan panitia telah menyiapkan mekanisme internal untuk menghadapi kemungkinan provokasi, tetapi tidak membeberkan perinciannya.
"Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Tapi untuk mekanismenya aku tidak bisa memberitahu," kata Hafidz.
Peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya (UB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair). Perwakilan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dari Kalimantan Selatan juga dijadwalkan hadir untuk mengangkat persoalan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hafidz menyebut mahasiswa ULM diundang karena mengalami langsung dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ia mengaitkan keterlibatan mereka dengan persoalan kesehatan masyarakat yang terdampak asap.
"Hari ini ada juga dari ULM dari Kalimantan. Kami mengundang mereka karena merekalah sebenarnya perwakilan dari Kalimantan yang merasakan sesaknya napas (akibat karhutla) dan sebagainya," tutur Hafidz.
Komite Sadar membawa lima tuntutan utama, yakni menetapkan karhutla dan bencana banjir sebagai bencana nasional, memulihkan kesehatan warga serta menindak korporasi yang bertanggung jawab, memperbaiki tata kelola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik sekaligus memperluas aksesnya.
Hafidz mengatakan pemberitahuan demonstrasi telah disampaikan kepada kepolisian. Ia menegaskan bahwa surat tersebut merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin, dan menyatakan peserta dapat melanjutkan aksi melewati pukul 18.00.
"Bila memang ada kawan-kawan yang ingin lebih dari jam 6 sore itu tidak apa-apa, itu hak kami sebagai (rakyat). Kami pun memberi surat kepada kepolisian, itu bukan surat izin tapi bagaimanapun surat pemberitahuan. Karena aksi dan demonstrasi itu merupakan hak kita sebagai rakyat Indonesia," tegas Hafidz.
Komite Sadar juga menjadwalkan demonstrasi lanjutan dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hafidz mengatakan agenda tersebut akan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Untuk tanggal 28 itu tepat kepada Sumpah Pemuda. Jadi kita menyerukan juga suara-suara generasi muda yang memang saat ini merasa sudah tertindas dan sudah cukup," ujar Hafidz.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow