Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Ahmed Tibi Terpilih Wakil Ketua Knesset di Tengah Kontroversi Netanyahu

Smallest Font
Largest Font

Peta politik Israel mengalami perubahan setelah Ahmed Tibi dari koalisi Arab Joint List terpilih sebagai Wakil Ketua Knesset pada Senin (16/11/2026). Penetapan tersebut berlangsung ketika Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan campur tangan dalam pemilu, sementara Gadi Eisenkot tengah menyusun pemerintahan baru dengan dukungan kelompok politik Arab.

Menurut laporan Republika, Joint List memperoleh 11 kursi parlemen dalam pemilu bulan sebelumnya. Sementara itu, gabungan kekuatan politik Joint List dan Partai Ra'am berhasil mengumpulkan total 19 kursi, menjadi pencapaian elektoral bersejarah bagi partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel.

Avigdor Lieberman, pemimpin Yisrael Beiteinu, akan menduduki jabatan Ketua Knesset. Tibi menyebut keberhasilan memperoleh posisi pimpinan parlemen sebagai pencapaian politik koalisinya.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang sah untuk Joint List, yang mengamankan 11 kursi," ujar Ahmed Tibi kepada Al Jazeera.

Tibi juga menuding Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir berusaha menghalangi pemilihannya. Ia menyatakan upaya tersebut tidak berhasil dan menegaskan partainya akan memperoleh keterwakilan dalam seluruh komite parlemen.

"Berupaya menggagalkan keterpilihan saya, namun mereka gagal lewat provokasi mereka. Partai Joint List akan terwakili di semua komite," ujar Ahmed Tibi.

Tibi merupakan pemimpin Partai Ta'al yang tergabung dalam Joint List. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota Knesset pada 1999 dan pernah menjabat sebagai wakil juru bicara parlemen Israel pada 2006 hingga 2022.

Perkembangan politik tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelidikan media Israel Channel 12 mengenai dugaan keterlibatan orang-orang dekat Netanyahu dalam penangkapan aktivis Partai Ra'am menjelang pemilu 27 Oktober 2026.

Menurut investigasi yang dikutip CNN Indonesia dari Anadolu Agency, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor komisaris polisi pada malam sebelum pemungutan suara. Ia menyampaikan informasi mengenai tiga aktivis Ra'am di wilayah selatan Israel dan mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen.

Sumber tersebut diketahui merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang memiliki hubungan dekat dengan Yossi Shelley, mantan direktur jenderal kantor tersebut. Informasi yang disampaikan berisi tuduhan terhadap para aktivis, tetapi penyelidikan menemukan bahwa tuduhan itu tidak didukung bukti kuat.

Informasi tersebut kemudian dimasukkan ke sistem intelijen kepolisian. Sekitar 14 petugas mendatangi rumah ketiga aktivis tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat penangkapan. Salah satu orang yang ditangkap adalah Sayaf Abu Riash, dokter sekaligus aktivis Partai Ra'am.

Polisi mencurigai ketiganya membawa uang tunai dan voucer partai dalam jumlah besar untuk memengaruhi pemilih. Netanyahu kemudian menyebarkan tuduhan tersebut sepanjang hari pemilihan. Investigasi Channel 12 menyoroti dugaan pemanfaatan kasus itu untuk membangun narasi bahwa kelompok Arab berusaha mencurangi hasil pemilu.

Pada Minggu (15/11/2026), Tibi menyerukan penyelidikan kriminal terhadap Netanyahu dan sejumlah menterinya. Ia menilai dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus tersebut membutuhkan pertanggungjawaban hukum.

"Tidak ada orang yang berada di atas hukum, bahkan Netanyahu," tulis Ahmed Tibi melalui unggahan di X.

Dalam laporan yang sama, Channel 12 juga mengungkap dugaan upaya pengawasan terhadap lima anggota parlemen Arab. Kepala Shin Bet David Zini disebut meminta izin menyadap telepon mereka pada hari pemilihan dengan alasan adanya dugaan campur tangan asing.

Namun, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut karena otoritas yudisial tidak menemukan bukti konkret mengenai ancaman campur tangan asing terhadap integritas pemilu.

Seorang pejabat senior penegak hukum yang mengetahui perkara tersebut memperingatkan bahwa penggunaan aparat keamanan untuk kepentingan politik dapat mengancam proses demokrasi.

"Tidak akan ada lagi pemilihan yang adil di sini," ujar pejabat senior penegak hukum tersebut.

Di tengah persoalan itu, Netanyahu juga berupaya mengajak Eisenkot membentuk pemerintahan persatuan nasional. Dalam pernyataan video pada Sabtu (14/11/2026), Netanyahu mengatakan pertemuan mereka pada Kamis (12/11/2026) semakin memperkuat keyakinannya mengenai pentingnya kerja sama politik.

"Semakin memperkuat keyakinan bahwa pembentukan pemerintahan persatuan nasional sangatlah penting," ujar Benjamin Netanyahu.

Netanyahu mengklaim pemerintahan persatuan dapat mengatasi ancaman keamanan Israel, terutama dari Iran. Ia juga menginginkan pemerintahan yang melibatkan partai-partai yang mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Melenyapkan ancaman Iran untuk selamanya," ujar Benjamin Netanyahu mengenai tujuan pemerintahan persatuan yang diusulkannya.

Netanyahu turut memperingatkan bahwa Iran tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap Israel. Ia meminta Eisenkot meninggalkan rencana pembentukan pemerintahan minoritas dan membuka pembicaraan tanpa persyaratan awal.

"Alih-alih mencoba membentuk pemerintahan yang lemah dan berbahaya... mari kita duduk bersama dalam satu ruangan, tanpa prasyarat apa pun, kesampingkan segala perbedaan dan aksi boikot, lalu capai kesepakatan demi keamanan dan masa depan negara ini," ujar Benjamin Netanyahu.

Eisenkot menanggapi ajakan tersebut dengan menuding Netanyahu tidak tulus dalam menawarkan kerja sama. Menurut mantan kepala staf militer itu, seruan persatuan bertentangan dengan sikap politik Netanyahu selama proses pemilu.

"Netanyahu menyerukan negosiasi padahal proses tersebut sudah berjalan; ia mengaku menginginkan persatuan, tetapi justru... menabur perpecahan dan memicu ketegangan seolah-olah tidak ada hari esok," ujar Gadi Eisenkot.

Eisenkot juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima pendekatan politik yang dianggapnya hanya bertujuan mengubah citra Netanyahu setelah kekalahan pemilu.

"Tipu muslihat seperti ini tidak mempan terhadap saya," ujar Gadi Eisenkot.

Eisenkot sebelumnya memperoleh dukungan 67 anggota parlemen dan ditunjuk Presiden Israel Isaac Herzog pada 8 November untuk membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari.

Dalam perhitungan politik parlemen, 48 anggota kubu Eisenkot diperkirakan mendukung pemerintahannya, sedangkan 46 anggota lainnya berada di pihak Netanyahu. Sebanyak 26 anggota parlemen dari partai-partai Arab dan ultra-Ortodoks berpotensi abstain.

Eisenkot menyatakan terbuka terhadap kerja sama dengan anggota Likud dan Partai Zionisme Religius pimpinan Bezalel Smotrich. Namun, ia menekankan bahwa komitmen terhadap persatuan harus benar-benar tulus.

"Tulus," ujar Gadi Eisenkot mengenai syarat utama pembentukan pemerintahan persatuan.

Ia sebelumnya juga mengecam kampanye Netanyahu terhadap partai-partai Arab-Israel yang dinilainya bermuatan diskriminasi.

"Rasis," ujar Gadi Eisenkot dalam kritiknya terhadap kampanye politik Netanyahu.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed