Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Netanyahu Tuduh Dana Asing Pengaruhi Pemilu Israel

Smallest Font
Largest Font

Ketidakpastian politik menyelimuti Israel setelah pemilu parlemen pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas yang jelas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuding adanya campur tangan dana asing, sementara Presiden Isaac Herzog mulai berkonsultasi dengan partai-partai politik untuk menentukan kandidat pembentuk pemerintahan baru.

Menurut hasil resmi pemilu yang diterima Herzog pada Rabu (4/11/2026), Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi Knesset. Partai Yashar yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot menempati posisi kedua dengan 21 kursi.

Secara keseluruhan, koalisi Netanyahu menguasai 53 dari 120 kursi parlemen, sedangkan kelompok oposisi memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab, Ra'am dan Joint List, mengantongi total 19 kursi. Tidak satu pun kelompok mencapai ambang mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Dalam video yang dilaporkan AFP pada Kamis (5/11/2026), Netanyahu menyampaikan kecurigaannya terhadap dugaan keterlibatan negara asing dalam proses pemilihan. Video tersebut menampilkan dirinya dengan latar bendera Israel dan slogan Kantor Perdana Menteri.

"Ada kecurigaan serius bahwa negara-negara asing telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memengaruhi hasil pemilu di Israel," kata Netanyahu.

Netanyahu tetap membuka peluang pembentukan pemerintahan yang lebih luas, tetapi menginginkan dirinya kembali memimpin. Ia juga menyatakan kesediaan bernegosiasi dengan pihak yang memenuhi persyaratan politiknya.

"berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme," ujar Netanyahu mengenai sikap Partai Likud.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Netanyahu menghadapi kesulitan mengumpulkan dukungan parlemen yang cukup. Ia juga menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan dua partai Arab, Ra'am dan Joint List.

"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan melalui media sosial X.

Ia kemudian menegaskan bahwa partai-partai Arab tidak seharusnya menjadi penentu pemerintahan berikutnya.

"publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List" ujar Netanyahu.

Netanyahu juga menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya membangun pemerintahan nasional yang lebih luas sejak awal proses politik tersebut.

"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar Netanyahu.

Ia tetap menyampaikan penolakan terhadap kedua partai Arab tersebut.

"ancaman bagi Israel," ujar Netanyahu ketika menggambarkan posisi kedua partai Arab itu.

Di sisi lain, Eisenkot menolak kemungkinan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Menurut laporan ANTARA yang mengutip penyiar publik Israel KAN, sikap tersebut disampaikan Eisenkot dalam pertemuan tertutup pada awal November.

"Saya tidak akan duduk dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu," kata Eisenkot, seperti dikutip KAN.

Eisenkot juga menanggapi kemungkinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundangnya untuk membahas pembentukan pemerintahan Israel. Ia menegaskan persoalan tersebut merupakan urusan dalam negeri negaranya.

"Jika Trump mengundang saya, saya akan menghormati presiden dan hadir. Namun, saya akan menegaskan bahwa ini menyangkut urusan dalam negeri Israel dan saya akan mencegah segala bentuk campur tangan," ujar Eisenkot.

Menurut ANTARA, Partai Together pimpinan Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Lieberman telah memutuskan merekomendasikan Eisenkot kepada Herzog. Dukungan dari kedua daftar partai Arab berpotensi meningkatkan jumlah rekomendasi untuk Eisenkot hingga 67 anggota parlemen.

CNBC Indonesia melaporkan Ra'am juga menyatakan akan merekomendasikan Eisenkot sebagai calon perdana menteri. Dukungan yang diperkirakan diterimanya mencapai 56 anggota parlemen, hanya terpaut lima kursi dari mayoritas.

Joint List yang memiliki 11 kursi belum mengumumkan keputusan resmi. Sementara itu, faksi Degel HaTorah yang menguasai empat dari tujuh kursi United Torah Judaism menyatakan tidak akan mendukung Netanyahu maupun Eisenkot.

Perselisihan mengenai kewajiban dinas militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi menjadi salah satu faktor yang merenggangkan hubungan Degel HaTorah dengan Netanyahu. Menurut The Times of Israel, kelompok tersebut sebelumnya kecewa karena pemerintah gagal mengesahkan undang-undang pembebasan wajib militer bagi kelompok tersebut.

Herzog memulai konsultasi dengan sejumlah faksi parlemen pada Rabu malam dan menjadwalkan kelanjutannya pada Kamis (5/11/2026). Religious Zionism, Zehut, Shas, dan Yisrael Beytenu termasuk kelompok yang telah menyampaikan rekomendasi mengenai calon pembentuk pemerintahan.

Dalam pernyataan yang dilaporkan CNBC Indonesia, Herzog menegaskan bahwa pemungutan suara telah selesai dan seluruh pihak harus menerima hasilnya.

"Pemilu telah berakhir. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan," kata Herzog.

Presiden Israel tersebut juga menjelaskan bahwa konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan rekomendasi dari setiap faksi mengenai anggota parlemen yang dinilai layak memperoleh mandat pembentukan pemerintahan.

"Saya menerima rekomendasi mereka mengenai identitas anggota Knesset yang seharusnya diberi tugas membentuk pemerintahan," tulis Herzog melalui platform X.

Di tengah tuduhan mengenai kemungkinan campur tangan asing, Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan telah memeriksa berbagai laporan dugaan kecurangan yang diajukan partai politik. Hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran yang memengaruhi keabsahan pemungutan suara.

"Tidak ada bukti penyimpangan yang merusak integritas pemilu atau memengaruhi hasilnya," demikian pernyataan Komisi Pemilihan Umum Israel.

Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara juga menolak permintaan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat terpilih karena tidak disertai bukti pendukung. Gadi Eisenkot sebelumnya turut menuduh Netanyahu dan Partai Likud berusaha meragukan legitimasi hasil pemilu.

Herzog meminta seluruh kelompok politik mengutamakan kompromi agar Israel tidak perlu menggelar pemilu ulang. Ia menilai situasi tanpa pemenang mayoritas membutuhkan pendekatan politik yang lebih fleksibel.

"Dalam kenyataan saat ini, ketika tidak ada pemenang yang jelas setelah pemilu, saya meminta orisinalitas dan kreativitas, keberanian serta niat baik, agar Negara Israel keluar sebagai pemenang," ujar Herzog.

Herzog juga mendukung pemeriksaan terhadap dugaan campur tangan asing, tetapi mengingatkan agar tuduhan tersebut tidak menjadi alasan untuk mendiskreditkan warga Israel keturunan Palestina yang mencakup sekitar 20 persen populasi negara itu.

Ia mengecam meningkatnya pernyataan diskriminatif terhadap kelompok minoritas setelah pemilu berlangsung.

"Saya mengecam kekasaran dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini," tegas Herzog.

Setelah seluruh konsultasi dengan faksi parlemen selesai, Herzog akan menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang terbesar membentuk pemerintahan. Kandidat tersebut memperoleh waktu 28 hari untuk menyusun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Jika proses itu gagal, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal 2027.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed