Herzog Tunjuk Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru Israel
Peta politik Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan berikutnya pada 9 November 2026. Pemimpin partai berhaluan tengah Yashar itu mendapat waktu 28 hari untuk membangun koalisi yang akan menggantikan pemerintahan nasionalis-religius Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Herzog memiliki kewenangan memperpanjang masa pembentukan pemerintahan tersebut selama 14 hari. Penunjukan Eisenkot didasarkan pada dukungan mayoritas anggota Knesset, parlemen Israel, yang merekomendasikan dirinya sebagai calon pembentuk pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Herzog menilai proses komunikasi antarkelompok politik membuka peluang keterwakilan masyarakat yang lebih luas.
"Pembicaraan dengan berbagai partai berlangsung terbuka dan transparan, sekaligus kembali menghadirkan beragam suara dalam masyarakat Israel. Pembicaraan itu mengingatkan kita bahwa seluruh warga Israel memiliki hak suara yang setara, dari berbagai lapisan masyarakat," ujar Isaac Herzog, Presiden Israel.
Herzog juga menyoroti tantangan keamanan dan diplomasi yang harus dihadapi pemerintahan mendatang, termasuk ancaman Iran serta hubungan Israel dengan negara-negara tetangga.
"Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Iran tidak berhenti sedetik pun melancarkan ancamannya. Kita harus mulai membangun masa depan di kawasan ini dan melanjutkan rencana 20 poin Trump untuk Gaza, sekaligus merundingkan masa depan hubungan dengan Lebanon dan negara-negara tetangga lainnya," ujar Isaac Herzog.
Presiden Israel tersebut menilai stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi persoalan tersebut.
"Israel membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk menghadapi tantangan-tantangan ini," ujar Isaac Herzog.
Herzog berharap Eisenkot mampu membentuk pemerintahan yang mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat Israel.
Sementara itu, Eisenkot menyatakan kesiapannya membangun pemerintahan darurat nasional melalui komunikasi dengan seluruh anggota parlemen, baik secara kolektif maupun individual.
"Kita tidak bisa terus-menerus menggelar pemilu tanpa akhir. Saya akan mengirimkan undangan resmi kepada seluruh anggota Knesset, baik sebagai perwakilan partai maupun individu, untuk melakukan pembicaraan," ujar Gadi Eisenkot, pemimpin Yashar.
Eisenkot juga menilai kondisi politik Israel sedang menghadapi persoalan serius yang membutuhkan kesepakatan lintas partai. Ia meminta para anggota parlemen mempertimbangkan harapan masyarakat terhadap pembentukan pemerintahan baru.
"Publik menaruh harapan kepada kita... Kita sedang berada dalam situasi politik paling rumit sejak berdirinya negara Israel," ujar Gadi Eisenkot.
Berdasarkan hasil pemilu Oktober, Yashar menempati posisi kedua dengan 21 kursi Knesset, sedangkan Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi. Meski demikian, Eisenkot mendapatkan rekomendasi dari 67 anggota parlemen, lebih banyak dibandingkan Netanyahu yang memperoleh dukungan 46 anggota.
Partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ) tidak memberikan rekomendasi kepada kandidat mana pun. Padahal, partai tersebut telah bergabung dengan pemerintahan Netanyahu selama 17 tahun terakhir.
Apabila Eisenkot gagal membentuk koalisi, Herzog dapat memberikan mandat kepada anggota Knesset lainnya. Netanyahu diperkirakan menjadi kandidat berikutnya. Jika upaya tersebut juga gagal dan tidak ada kandidat yang memperoleh dukungan memadai, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Perhitungan kursi parlemen menjadi tantangan utama Eisenkot. Blok nasionalis-religius pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi, sementara kelompok oposisi Zionis yang dipimpinnya memiliki 48 kursi.
Dua partai Arab Israel mengantongi total 19 kursi setelah meningkatnya partisipasi pemilih dari komunitas Arab dan Palestina. Keduanya menyatakan kesediaan mendukung oposisi untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Partai Muslim religius Ra'am pimpinan Mansour Abbas bahkan membuka peluang bergabung dalam koalisi demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Arab dan Palestina di Israel. Pada 2021, Ra'am menjadi partai Arab pertama yang masuk dalam koalisi pemerintahan Israel melalui kesepakatan dengan Naftali Bennett dan Yair Lapid.
Namun, dukungan partai-partai Arab berpotensi bertentangan dengan janji kampanye kedua kubu politik Zionis yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengandalkan suara mereka untuk membentuk pemerintahan.
Survei Accord Center dari Hebrew University of Jerusalem yang dilakukan dua hari setelah pemilu menunjukkan 59% pemilih oposisi Zionis lebih memilih pemerintahan yang melibatkan Ra'am tanpa dukungan Joint List dibandingkan alternatif lainnya.
Alternatif lain adalah mengajak partai ultra-Ortodoks UTJ dan Shas bergabung. Masing-masing memiliki tujuh kursi. Namun, kedua partai tersebut menentang rencana undang-undang wajib militer bagi laki-laki muda ultra-Ortodoks yang sebelumnya dijanjikan Eisenkot.
Perbedaan sikap politik juga terlihat dalam kebijakan terhadap Palestina. Pemerintahan Netanyahu didukung partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit dan Religious Zionism yang secara keseluruhan memiliki 13 kursi parlemen.
Kedua partai tersebut mendukung aneksasi Tepi Barat, pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza, serta kebijakan yang disebut sebagai migrasi sukarela untuk memindahkan 2,1 juta warga Palestina ke negara lain. Mereka juga kerap memberikan dukungan politik kepada pemukim Israel yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Eisenkot berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza dalam waktu 18 bulan setelah menjadi perdana menteri. Rencana tersebut berbeda dari kondisi pemerintahan Netanyahu saat ini, ketika Hamas masih menguasai sebagian wilayah Gaza meskipun kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mengatur pengalihan pemerintahan kepada badan teknokrat.
Di kubu oposisi, Naftali Bennett dari Beyachad tetap mengidentifikasi dirinya sebagai politikus sayap kanan dan pendukung permukiman Israel. Namun, Bennett berulang kali mengecam serangan pemukim terhadap warga Palestina. Eisenkot juga mengkritik kekerasan tersebut dan mengaitkannya dengan kebijakan pemerintahan Netanyahu.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow