Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Eisenkot Hadapi Tantangan Koalisi di Parlemen Israel

Smallest Font
Largest Font

Perebutan pemerintahan baru Israel memasuki fase krusial setelah Gadi Eisenkot memperoleh mandat membentuk koalisi pada Minggu (8/11/2026). Namun, upaya menggantikan Benjamin Netanyahu menghadapi perlawanan dari kelompok sayap kanan, terutama karena kemungkinan keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan berikutnya.

Menurut laporan ANTARA, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sedangkan Netanyahu didukung 46 anggota. Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan dapat meminta tambahan waktu selama 14 hari.

Ketidakpastian semakin besar setelah dua partai Arab, Joint List dan Raam, mengamankan total 19 kursi dari 120 kursi Knesset dalam pemilihan umum 27 Oktober 2026. Hasil tersebut menempatkan kedua kelompok sebagai pihak penting dalam menentukan konfigurasi pemerintahan.

Dalam perkembangan politik tersebut, Eisenkot mengajak anggota Likud dan Partai Zionis Religius mendukung pemerintahan persatuan.

"Jika anggota Likud dan Partai Zionis Religius benar-benar percaya, inilah saatnya untuk bersatu," ujar Eisenkot, seperti dikutip Al Jazeera.

Ia juga menilai tidak ada alasan bagi kedua kelompok tersebut untuk menolak kepemimpinannya apabila benar-benar mendukung prinsip persatuan yang ditawarkan.

"Seperti yang mereka sampaikan kepada presiden, saya tidak bisa membayangkan alasan mengapa mereka tidak mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan saya dan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan," ujar Eisenkot.

Selain tantangan koalisi, Eisenkot berpotensi mencatat sejarah sebagai perdana menteri pertama Israel dari komunitas Yahudi Mizrahi, keturunan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kedua orang tuanya merupakan imigran Yahudi asal Maroko.

Menurut laporan CNN Indonesia, seluruh perdana menteri Israel sebelumnya berasal dari kelompok Ashkenazi keturunan Eropa. Eisenkot sendiri lahir dan dibesarkan di Tiberias serta Eilat, jauh dari pusat kekuasaan politik Yerusalem.

"Israel belum pernah memiliki perdana menteri dari etnis Mizrahi. Jika Eisenkot menang, itu akan menjadi yang pertama," tulis CNN.

Latar belakang Eisenkot juga menjadi sasaran serangan bernuansa diskriminasi selama kampanye politik. Pembawa acara televisi Yinon Magal pernah menyebutnya dengan penghinaan rasial.

Magal menyebut Eisenkot sebagai "monyet" keturunan "Mizrahi-Maroko" yang dikendalikan oleh "elite Ashkenazi" dalam serangkaian pernyataan selama persaingan politik berlangsung.

Diskriminasi terhadap komunitas Mizrahi memiliki akar sejarah panjang. Salah satu peristiwa yang membekas adalah kerusuhan Wadi Salib pada 9 Juli 1959 di Haifa, setelah polisi menembak dan melukai imigran Yahudi Maroko bernama Yaakov Elkarif.

Penulis Miriam Samsonowitz menggambarkan perlakuan terhadap imigran Yahudi Yaman pada periode 1949-1950 sebagai tindakan yang merugikan mereka.

"Perlakuan buruk terhadap mereka sangat kejam dan licik. Mereka ditipu hingga kehilangan seluruh tabungan hidup mereka," tulis Miriam Samsonowitz di Jewish Action.

Dalam proses pemindahan tersebut, para imigran juga menerima informasi mengenai larangan membawa harta benda ke dalam pesawat.

"Pesawat tidak bisa terbang selama kalian masih membawa perhiasan dan uang," demikian kalimat yang disampaikan kepada para imigran menurut tulisan tersebut.

Di tengah persaingan pembentukan pemerintahan, pemimpin Ra'am Mansour Abbas menyatakan keinginan partainya bergabung dengan koalisi Eisenkot. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan fraksi menjelang pelantikan anggota Knesset ke-26 pada Selasa (10/11/2026).

Abbas menyatakan partainya ingin berperan dalam pemerintahan mendatang.

"Kami bercita-cita menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya," ujar Abbas seperti dikutip ANTARA dari laporan media Israel.

Ia menilai keterlibatan masyarakat Arab dalam pemerintahan merupakan hak kewarganegaraan sekaligus sarana memperjuangkan kepentingan komunitas tersebut.

"Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan hak sipil yang mendasar," ujar Abbas.

Abbas juga menegaskan bahwa peningkatan keterwakilan masyarakat Arab tidak hanya menguntungkan komunitas tersebut, tetapi juga warga Yahudi.

"Masyarakat Arab bukanlah beban, melainkan pendorong pertumbuhan sosial," katanya.

Ia menggambarkan keterlibatan masyarakat Arab dalam lembaga pemerintahan sebagai sesuatu yang diperlukan.

"Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan," ujar Abbas.

Menanggapi penolakan terhadap keterlibatan partainya, Abbas meminta agar serangan terhadap masyarakat Arab dihentikan.

"Tidak ada tempat bagi hasutan," tegas Abbas.

Ia juga menuding sejumlah partai terus melontarkan tuduhan terhadap komunitas Arab.

"Tuduhan fitnah berdarah," ujar Abbas untuk menggambarkan serangan yang ditujukan kepada masyarakat Arab.

Ketegangan turut terlihat dalam pelantikan anggota parlemen baru. Pemimpin sayap kanan Itamar Ben Gvir melontarkan tuduhan terhadap Yousef Jabareen, tokoh Joint List, ketika anggota parlemen mengucapkan sumpah jabatan.

"Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?" teriak Ben Gvir kepada Jabareen.

Ben Gvir kemudian kembali menyampaikan kritik melalui platform X.

"Siapa pun yang tidak setia tidak boleh berada di Knesset (parlemen) Israel!" tulisnya.

Dalam pidatonya, Netanyahu juga mempersoalkan sikap dua partai Arab utama yang tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Ia menuduh kedua kelompok tersebut berupaya membangun negara Islam atau negara nasionalis Palestina di atas kehancuran negara Yahudi.

"Negara Islam" dan "negara nasionalis Palestina... di atas reruntuhan negara Yahudi," demikian pernyataan yang digunakan Netanyahu untuk menggambarkan tuduhannya terhadap kedua partai tersebut.

Pemimpin partai Democrats, Yair Golan, meninggalkan ruang sidang ketika Netanyahu menyampaikan pidato. Ia kemudian mengkritik sikap perdana menteri melalui platform X.

"Netanyahu kesulitan menerima kenyataan bahwa publik Israel telah memecatnya. Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan kelompok Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa," tulis Golan.

Penolakan terhadap kerja sama dengan partai Arab juga datang dari pemimpin Israel Beiteinu, Avigdor Liberman, yang mempertanyakan rencana pembentukan koalisi bersama kelompok tersebut.

"Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?" tulis Liberman melalui platform X.

Pelantikan Knesset ke-26 dihadiri 120 anggota parlemen yang dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan. Sementara itu, Eisenkot tetap menghadapi batas waktu 28 hari untuk mengamankan dukungan mayoritas dan membentuk pemerintahan baru.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed