Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BGN Perketat Pengawasan SOP Dapur MBG di Banda Aceh

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperiksa langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cadek di Baitussalam, Banda Aceh, Rabu (14/10/2026). Inspeksi mendadak tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan mengikuti prosedur operasi standar (SOP) demi melindungi kesehatan penerima manfaat.

Sudaryono tiba di lokasi sekitar pukul 04.45 WIB ketika para pegawai sedang menyiapkan makanan. Ia memeriksa dapur produksi, tempat penyimpanan bahan baku basah dan kering, ruang pengemasan, serta laboratorium untuk menguji sampel makanan sebelum dikirim ke sekolah.

Dalam pemeriksaan itu, Sudaryono juga mengamati takaran porsi dan kandungan gizi makanan yang akan didistribusikan. Ia menilai pelaksanaan operasional di SPPG Cadek sudah berjalan baik, termasuk kedisiplinan pegawai dalam menggunakan masker dan menjaga kebersihan selama pengolahan pangan.

Sudaryono menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan standar dipatuhi sekaligus memberikan dorongan kepada petugas dapur di berbagai daerah.

"Saya datang ke sini bukan untuk marah-marah gitu, nggak. Tapi kita untuk memastikan, menyemangati kamu dan pasukan kita semua yang ada di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono.

Ia menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang perlu ditegur dalam pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi hal utama yang perlu dipertahankan oleh petugas SPPG.

"Tadi kita lihat semua pegawaimu bagus. Jadi nggak ada teguran buat kalian. Jadi saya bukan kok sok otoriter atau berkuasa atau sok marah-marah, nggak. Kami inti memastikan bahwa menyemangati yang kerjanya udah bagus," ujar Sudaryono.

Pengetatan ketentuan kerja di dapur SPPG sebelumnya sempat dikeluhkan sejumlah pekerja melalui media sosial. Sudaryono mengakui adanya aturan operasional yang lebih ketat, tetapi menegaskan bahwa kepentingan penerima manfaat tetap menjadi prioritas BGN.

"Kami berusaha menempatkan kepentingan penerima manfaat itu menjadi yang paling utama. Konsumen, baik siswa maupun kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), keamanan dan kesehatannya adalah nomor satu," ujar Sudaryono.

Untuk memastikan pelaksanaan aturan, BGN menjalankan pengawasan berjenjang melalui pertemuan virtual menggunakan Zoom dua kali sehari. Pengawasan pertama dilakukan pada sore hari ketika bahan baku diterima bersama kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi, sedangkan pemantauan kedua berlangsung saat pengolahan makanan pada dini hari, sekitar pukul 02.00-03.00 WIB.

BGN juga sedang merancang integrasi kamera pengawas atau CCTV dari seluruh SPPG ke sistem pusat. Sistem tersebut direncanakan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mendeteksi kepatuhan terhadap SOP, termasuk penggunaan masker oleh petugas.

Sudaryono mengatakan pemantauan otomatis itu diharapkan membantu mengidentifikasi dapur yang bermasalah. Ia menilai pelanggaran di satu fasilitas dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan.

"Kami sedang upayakan gambarnya dikirim ke pusat dan diberi AI untuk mendeteksi kepatuhan otomatis, apakah pakai masker, apakah sesuai SOP. Sedikit saja ada dapur bermasalah, persepsi publik seolah seluruh dapur demikian. Makanya semua dapur wajib taat," tutur Sudaryono.

Selain memastikan keamanan makanan, Sudaryono menyebut MBG bertujuan memperbaiki status gizi dan mendukung pertumbuhan penerima manfaat. Ia juga mengklaim program tersebut berkaitan dengan peningkatan kehadiran siswa di kelas berdasarkan pengamatan secara agregat nasional.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi program tidak cukup dilakukan dengan melihat pelaksanaan di Jakarta atau sejumlah ibu kota daerah. Menurut Sudaryono, penilaian perlu mencakup kondisi secara nasional, termasuk perubahan tingkat kehadiran siswa.

"Karena impact yang kita inginkan adalah perbaikan gizi, pertumbuhan yang baik, dilihat secara fisik, berat badan, tinggi badan, termasuk juga ada output termasuk kehadiran," ujar Sudaryono.

Sudaryono menegaskan bahwa penilaian dampak MBG harus mempertimbangkan gambaran nasional, bukan hanya kondisi di pusat pemerintahan atau kota tertentu.

"Saya harus katakan bahwa kita tidak bisa melihat program MBG ini hanya sekilas dari Jakarta atau dari ibu kota, dari kota atau ibu kota, ibu kota provinsi atau ibu kota nasional kita di Jakarta. Tapi kita melihat secara agregat keseluruhan, ya, bahwa tingkat kehadiran ini juga naik," pungkas Sudaryono.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed