BI Perkuat Layanan Kebanksentralan untuk Dukung Fiskal Pemerintah
Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi layanan kebanksentralan bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung keberlanjutan fiskal. Langkah ini mencakup peningkatan kecepatan, ketepatan, serta kualitas layanan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dilansir dari Money.
Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono menyampaikan bahwa sinergi kedua pihak diarahkan untuk mempertahankan hubungan keuangan yang telah terjalin melalui berbagai layanan kebanksentralan.
Layanan kebanksentralan merupakan jasa BI kepada pemerintah dan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengelolaan uang rupiah.
Bagi pemerintah, layanan tersebut meliputi penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana, penyelesaian transaksi, serta administrasi surat utang dan utang luar negeri pemerintah.
Thomas menilai kecepatan dan koordinasi layanan menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.
Dalam keterangan resmi pada Sabtu (12/11/2026), Thomas mengajak seluruh pihak memperluas kerja sama antara BI dan pemerintah.
"Mari bersinergi melampaui kemitraan sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat," ujar Thomas A.M. Djiwandono, Deputi Gubernur BI.
Sinergi BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta kementerian dan lembaga lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian dalam pengelolaan hubungan keuangan pemerintah dan bank sentral.
Salah satu hasilnya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026. Instrumen tersebut diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan surat utang pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan dukungan likuiditas BI kepada perbankan selama krisis 1997–1998.
Pemerintah telah melakukan pembayaran terakhir obligasi tersebut pada 24 Agustus 2026. Dengan pembayaran itu, kewajiban pemerintah kepada BI atas instrumen tersebut dinyatakan selesai.
Selain penyelesaian obligasi, kerja sama kedua pihak juga mencakup inovasi dan peningkatan kualitas layanan untuk mendukung persiapan serta penyelesaian transaksi debt switching.
Debt switching merupakan mekanisme penggantian Surat Berharga Negara (SBN) yang mendekati jatuh tempo dengan surat utang baru yang memiliki jangka waktu lebih panjang.
BI juga menyatakan akan melanjutkan penguatan koordinasi dengan pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow