Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BPKAD Serang Minta Skema Gaji ASN Lewat Kopdes Tetap Digital

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Kabupaten Serang masih menunggu kepastian aturan mengenai rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang Agus Firdaus menyatakan, mekanisme tersebut dapat dipertimbangkan selama tetap memudahkan pegawai dan memungkinkan pembayaran secara digital.

Menurut Agus, belanja gaji ASN di lingkungan Pemkab Serang mencapai sekitar Rp1,2 triliun, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan atau Tamsil guru. Anggaran itu mencakup gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh maupun paruh waktu.

Agus mengatakan, hingga Minggu (18/10), pihaknya belum menerima informasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan mengenai rencana perubahan mekanisme pembayaran tersebut.

Agus Firdaus menegaskan bahwa kemudahan layanan bagi pegawai harus tetap menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

"Kami tidak mempermasalahkan wacana tersebut sepanjang mekanisme penyaluran gaji ini tetap memberikan kemudahan bagi ASN. Tapi kalau kembali ke zaman dulu, tidak mungkin kami setuju masa kita antre di kopdes untuk mengambil gaji, terus kerjanya bagaimana," ujar Agus Firdaus, Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang.

Menurut Agus, pemerintah daerah akan mempelajari ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Ia menilai perubahan sistem pembayaran gaji membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan sistem pembayaran gaji memiliki kompleksitas tersendiri, bahkan dibandingkan dengan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Nanti kita akan lihat seperti apa ketentuan, aturan dan lain sebagainya, karena pemindahan ini tidak sesederhana memindahkan RKUD. Bahkan proses memindahkan RKUD saja membutuhkan banyak persiapan, apalagi memindahkan payroll atau gaji ini," ujar Agus Firdaus.

Agus juga menyebut pemerintah pusat perlu mempertimbangkan berbagai aspek pelaksanaan serta menyiapkan langkah untuk menangani kemungkinan kendala sebelum kebijakan diberlakukan.

"Kami yakin pemerintah pusat sudah mengetahui resikonya, tinggal menunggu seperti apa nanti strategi penyelesaiannya, kalau sudah ada terkait informasi lanjutan ini kita informasikan lagi," ucap Agus Firdaus.

Selain kepastian regulasi, cakupan penerima pembayaran melalui KDMP juga belum jelas bagi pemerintah daerah. Agus mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi apakah mekanisme tersebut akan berlaku bagi ASN di lingkungan pemerintah desa, guru, atau kelompok pegawai lainnya.

"Anggaran ini untuk gaji dan TPP mereka, kita belum tahu sistemnya seperti apa, apakah gaji ASN yang ada di pemerintah desa saja karena jaraknya dekat, atau guru, atau yang lainnya kami belum tahu," tutur Agus Firdaus.

Agus berharap pembayaran tetap dapat dilakukan melalui layanan digital yang bisa diakses menggunakan perangkat seluler. Menurutnya, penggunaan mekanisme yang setara dengan layanan perbankan pada umumnya tidak menjadi persoalan selama ketentuannya jelas.

"Selagi itu sama seperti layanan perbankan pada umumnya, tidak menjadi masalah tergantung dari kebijakannya akan seperti apa," kata Agus Firdaus.

Sementara itu, Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang Adang Rahmat mengatakan belum ada pembahasan teknis lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut wacana penyaluran gaji ASN melalui KDMP sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi.

Adang menjelaskan bahwa pendekatan tersebut bertujuan mendekatkan layanan koperasi kepada masyarakat. Namun, menurutnya, kesiapan manajer dan pengurus menjadi faktor penting sebelum koperasi menerima tanggung jawab penyaluran gaji ASN.

"Tujuannya memang untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, namun saat ini KDMP belum sepenuhnya siap apabila langsung diberi tanggung jawab menyalurkan gaji ASN," kata Adang Rahmat, Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang.

Adang menilai pengelola koperasi membutuhkan pelatihan dan penguatan kapasitas, terutama dalam pengelolaan keuangan secara profesional. Pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan mengadakan pelatihan khusus bagi bendahara KDMP pada pekan berikutnya, dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah provinsi.

"Harus ada pelatihan-pelatihan, Minggu depan ada pelatihan bendahara dari provinsi, anggarannya dari provinsi. Mungkin tujuan pelatihan ini bisa mengarah ke sana, semoga para manajernya, para pengurusnya bisa bekerja lebih bagus," ujar Adang Rahmat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed