Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bupati Bangka Pastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Dibayar Oktober

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan direalisasikan pada akhir Oktober 2026, meskipun pencairannya sempat tertunda akibat menunggu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati Bangka Fery Insani menyampaikan kepastian tersebut saat menghadiri apel bersama ribuan PPPK Paruh Waktu di Sungailiat, Selasa (20/10/2026), sekaligus menegaskan tuntutan disiplin dan tanggung jawab pegawai.

Menurut laporan RRI, pemerintah daerah berupaya memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi keuangan yang belum stabil. Sementara itu, laporan Suara Riau Pos menyebut pembayaran direncanakan berlangsung pada minggu ketiga atau keempat Oktober, tanpa potongan, setelah dokumen pelaksanaan anggaran ditandatangani.

Fery menjelaskan bahwa keterbatasan keuangan daerah membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai secara lebih besar. Meski demikian, pemerintah daerah telah menaikkan gaji atau tambahan penghasilan sebesar Rp300.000 terhitung mulai Oktober 2026.

Dalam keterangannya mengenai pembayaran yang tertunda, Fery menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Pasti kita bayarkan, mudah-mudahan kita tidak ingkar janji, tidak bisa juga ditalangi dengan uang pribadi. Saya memahami, seorang ayah yang harus menghidupi anak dan istri," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Fery menyebut penyesuaian penghasilan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah. Ia juga berharap pendapatan daerah membaik agar kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan.

"Pelan-pelan kita lakukan perubahan," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Menurut keterangan seorang pegawai PPPK bernama Doni yang dikutip RRI, kenaikan penghasilan tersebut menjadi perubahan yang dirasakan pegawai, meskipun nominal yang diterima masih terbatas.

"Alhamdulillah gaji bisa naik, harapan kita bisa kembali normal seperti sebelumnya, dimana gaji PPPK Paruh Waktu Rp2 juta lebih," ujar Doni, pegawai PPPK.

RRI melaporkan bahwa kenaikan pada Oktober merupakan kenaikan kedua selama masa kepemimpinan Fery. Sebelumnya, pada akhir 2025, penghasilan pegawai telah dinaikkan sebesar Rp200.000, sedangkan kenaikan Oktober 2026 mencapai Rp300.000. Laporan tersebut menyebut total gaji kotor yang diterima pegawai setelah penyesuaian sebesar Rp1,5 juta.

Dalam apel bersama yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Bangka, Fery juga menyoroti kewajiban pegawai untuk menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara. Ia meminta PPPK Paruh Waktu memberikan pelayanan profesional, mematuhi kode etik, serta menghindari pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, dan penerimaan pemberian yang berkaitan dengan pekerjaan.

Fery mengingatkan bahwa perilaku pegawai di dalam maupun di luar kedinasan mencerminkan integritas aparatur. Ketentuan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kewajiban kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Menjaga integritas seorang PPPK Paruh Waktu sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga stabilitas sosial dan program pembangunan yang direncanakan dapat tercapai," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Ia juga meminta seluruh pegawai menjadikan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Nilai tersebut mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Saya ingatkan jangan sampai ada ASN yang melakukan pelanggaran seperti, melakukan pungutan liar, jangan menyalahgunakan fasilitas kantor, dan jangan menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Dalam penggunaan media sosial, Fery mengimbau ASN untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, atau konten yang dapat mencemarkan nama baik instansi pemerintah.

Data BKPSDMD Kabupaten Bangka yang dikutip ANTARA mencatat sebanyak 2.742 PPPK Paruh Waktu telah memperoleh perpanjangan perjanjian kerja dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 September 2026. Sementara itu, laporan Babelpos menyebut jumlah keseluruhan pegawai sekitar 2.747 orang, dengan 97 persen perjanjian kerja telah diperpanjang.

Menurut laporan Babelpos, dalam satu tahun terakhir terdapat 72 pegawai yang tidak melanjutkan pekerjaan. Rinciannya, 62 orang mengundurkan diri atau diberhentikan, dua orang meninggal dunia, dan 10 orang tidak memperoleh perpanjangan karena tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Fery mengingatkan bahwa perpanjangan kontrak harus diimbangi dengan kinerja yang terukur. Pegawai diminta hadir tepat waktu, mengenakan seragam dinas lengkap, menyusun SKP sesuai bidang tugas, serta menyelesaikan pekerjaan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

"Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian selama ini," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Rismy Wira Madonna menjelaskan bahwa apel bersama juga digunakan untuk memeriksa kesesuaian data administrasi dengan keberadaan pegawai secara langsung. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pembinaan disiplin, etika, tanggung jawab, dan kompetensi aparatur.

"Meningkatkan kesadaran integritas, disiplin, etika, dan tanggung jawab sebagai ASN, serta mendorong peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik sesuai nilai dasar ASN BerAKHLAK," ujar Rismy Wira Madonna, Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka.

BKPSDMD juga mewajibkan PPPK Paruh Waktu mengikuti orientasi melalui platform Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (SiBangkom) yang dikelola Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Selain itu, setiap pegawai harus menyusun SKP untuk menetapkan rencana kerja dan target yang hendak dicapai.

"Selain mengikuti orientasi, PPPK Paruh Waktu juga diwajibkan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) guna mengetahui rencana kerja dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu," ujar Rismy Wira Madonna, Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka.

Fery menyatakan bahwa pemerintah daerah belum dapat memastikan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi pegawai penuh waktu karena kebijakan tersebut bergantung pada pemerintah pusat. Ia meminta pegawai tetap menjalankan kewajiban sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

"Seperti dulu ada pengangkatan massal di tahun 80-an, mudah-mudahan ada perbaikan dan ada kesempatan itu," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Fery juga menyampaikan bahwa kenaikan penghasilan yang telah diberikan melalui APBD Perubahan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah.

"Kalau sudah naik, tidak akan kita turunkan lagi pada tahun depan. Kita doakan pendapatan daerah kita baik, pasti kami pikirkan agar pendapatan sesuai dengan yang layak," ujar Fery Insani, Bupati Bangka.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed