Bupati Bangka Perpanjang Kontrak 2742 PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten Bangka memperpanjang perjanjian kerja 2.742 dari 2.814 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diangkat pada 2025. Dalam apel bersama di halaman Kantor Bupati Bangka, Sungailiat, Selasa (20/10/2026), Bupati Bangka Fery Insani menegaskan bahwa kelanjutan kontrak bergantung pada kinerja dan kedisiplinan pegawai. Pemerintah daerah juga menaikkan gaji mereka sebesar Rp300.000 per bulan.
Data evaluasi menunjukkan 72 pegawai tidak lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Pemkab Bangka. Kelalaian menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP), pelanggaran disiplin, pengunduran diri, pemberhentian, dan meninggal dunia menjadi bagian dari faktor yang tercatat dalam evaluasi tersebut.
Dalam keterangannya, Fery menyebut 97 persen pegawai yang dievaluasi berhasil memperoleh perpanjangan kontrak. Ia juga menyoroti kelalaian administratif yang menyebabkan sebagian pegawai kehilangan pekerjaan.
"Setelah dilakukan evaluasi tajam terhadap 2.814 PPPK paruh waktu yang diangkat pada 2025, sebanyak 97 persen atau 2.742 orang berhasil diperpanjang per 1 Oktober 2026. Nasib tragis sebanyak 72 pegawai terdepak, termasuk 10 pegawai yang harus kehilangan pekerjaan hanya karena lalai menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP)," tegas Fery Insani.
Menurut Fery, penyusunan SKP merupakan kewajiban dasar yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa perpanjangan kontrak tidak diberikan secara otomatis dan harus didukung pemenuhan kewajiban kerja.
"Saya ingin menegaskan perpanjangan perjanjian kerja, bukan sesuatu yang otomatis. Perpanjangan adalah hasil dari kinerja dan kedisiplinan Saudara sendiri. Kewajiban sesederhana menyusun SKP, jika diabaikan, dapat berakibat pada berakhirnya hubungan kerja," ucap Fery Insani.
Ia meminta pegawai berorientasi pada hasil pekerjaan, bukan sekadar memenuhi jam kehadiran. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi bagian utama dari tanggung jawab aparatur.
"Selesaikan pekerjaan sesuai target, bukan sekadar hadir lalu pulang. Jangan bekerja karena diawasi, bekerjalah karena sadar bahwa gaji yang Saudara terima berasal dari uang rakyat, dan rakyat berhak atas pelayanan terbaik dari kita," ujar Fery Insani.
Fery juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memperketat pengawasan dan pembinaan. Ia mengingatkan bahwa PPPK paruh waktu merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang harus menaati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta nilai dasar BerAKHLAK.
"Sebagai bagian resmi dari aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, seluruh PPPK paruh waktu diperingatkan untuk mematuhi kode etik dan nilai dasar BerAKHLAK," ungkap Fery Insani.
Selain disiplin kerja, ia menyoroti larangan pungutan liar, penerimaan pemberian yang berkaitan dengan jabatan, keterlibatan dalam politik praktis, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pelanggaran etika di lingkungan kerja maupun ruang digital dapat memengaruhi hasil evaluasi pegawai.
"Pelanggaran terhadap kewajiban dan etika ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja dan dapat berujung pada tidak diperpanjangnya perjanjian kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja," kata Fery Insani.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Bangka mengumumkan kenaikan gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp300.000 per bulan. Fery menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah meskipun peningkatan kesejahteraan pegawai belum dapat dilakukan secara signifikan.
"Dengan rendah hati, saya atas nama Pemkab Bangka memohon maaf karena peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu belum dapat kami wujudkan secara signifikan. Walaupun di tengah keterbatasan, kami menaikkan gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp300.000. Jumlah ini mungkin belum sebanding, tapi inilah wujud nyata kesungguhan kami," ujar Fery Insani.
Sebelum pelaksanaan apel, Fery telah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut disiapkan untuk memperkuat pembinaan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kualitas pelayanan publik. Ia meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), didampingi kepala subbagian umum dan kepegawaian, menghadiri kegiatan tersebut serta membawa daftar hadir fisik pegawai dari unit masing-masing.
"Benar, besok, Selasa, kita akan gelar apel bersama di halaman Kantor Bupati Bangka. Apel bersama tersebut dalam rangka memberikan arahan dan pembinaan bagi PPPK Paruh Waktu," ujar Fery Insani kepada wartawan pada Senin (19/10/2026).
Dalam persiapan kegiatan itu, pegawai juga diminta mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) kuning khaki dan hadir tepat waktu.
"Mohon dipatuhi dan dilaksanakan dengan tertib," pinta Fery Insani.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, Rismy Wira Madonna, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin. Data instansi tersebut mencatat 2.742 pegawai memperoleh perpanjangan, sedangkan 72 lainnya tidak melanjutkan hubungan kerja.
"Data ini menjadi bahan evaluasi dan pengingat bagi kita semua akan pentingnya pembinaan berkelanjutan, pengawasan yang efektif, serta penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Rismy Wira Madonna.
Dalam rincian yang disampaikan BKPSDMD, sebanyak 60 pegawai berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan, 10 orang tidak diperpanjang karena tidak menyusun SKP, dan dua orang meninggal dunia. Sementara itu, laporan lain menyebut terdapat tiga pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat karena tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan atau terlibat tindak pidana umum.
"Sebanyak 72 orang dipastikan tidak lagi bergabung dengan Pemkab Bangka dengan rincian, 60 orang berhenti atau baik atas permintaan sendiri maupun diberhentikan secara tidak hormat/karena pelanggaran," jelas Rismy Wira Madonna.
Ia kemudian memerinci kelompok pegawai yang tidak memperoleh perpanjangan kontrak karena kelalaian administrasi dan faktor lainnya.
"Kemudian 10 orang tidak diperpanjang kontraknya, karena kelalaian tidak menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) dan 2 orang meninggal dunia," tambah Rismy Wira Madonna.
BKPSDMD juga mengingatkan ASN agar menjaga perilaku, menaati ketentuan jam kerja, dan menghindari pelanggaran hukum. Instansi tersebut menyatakan belum menerima kasus perselingkuhan yang melibatkan PPPK paruh waktu, tetapi telah menerbitkan surat edaran mengenai larangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah di lingkungan ASN.
"ASN wajib masuk dan pulang kerja tepat waktu, serta menjaga integritas dengan tidak melakukan tindakan korupsi, perselingkuhan, perbuatan asusila, maupun pelanggaran hukum lainnya. Kita ingin mewujudkan aparatur berorientasi pelayanan, yang menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK," ungkap Rismy Wira Madonna.
Dalam laporan lainnya, Rismy menjelaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan dan keterlibatan dalam perkara pidana umum menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat terhadap tiga pegawai. Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tetap akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan.
"Pelanggarannya karena tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut tanpa keterangan dan ada yang terlibat kasus tindak pidana umum," jelas Rismy Wira Madonna.
BKPSDMD menyatakan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran perilaku tetap dilakukan meskipun belum ada laporan dari pasangan pegawai yang bersangkutan.
"Kami sudah ingatkan. Seandainya ada indikasi, walaupun tidak ada laporan dari istri atau suami, kami akan tetap tindak lanjuti dan akan dibentuk tim untuk melihat kebenaran kasus tersebut," kata Rismy Wira Madonna.
Terkait administrasi kepegawaian lainnya, proses mutasi jabatan masih menunggu penyelesaian melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggunakan Sistem Manajemen Talenta dan Integrasi Mutasi. Pemerintah Kabupaten Bangka memprioritaskan pengisian jabatan yang telah lama kosong setelah proses administrasi selesai.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow