Dinas Arpus Gorontalo Perpanjang Kontrak 14 PPPK Paruh Waktu
Keberlanjutan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Provinsi Gorontalo menjadi dasar perpanjangan hubungan kerja 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Penandatanganan perjanjian baru dilaksanakan Kepala Dinas Ridwan Hemeto bersama para pegawai di aula lantai II pada Selasa, 20 Oktober 2026, setelah perjanjian sebelumnya berakhir pada 30 September 2026.
Menurut keterangan yang disampaikan melalui publikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, jumlah PPPK paruh waktu di instansi tersebut berkurang dari 15 menjadi 14 orang. Pengurangan terjadi karena satu pegawai telah mencapai batas usia pensiun.
Ridwan Hemeto menjelaskan bahwa penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut berakhirnya perjanjian sebelumnya sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas instansi.
"Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa perjanjian kerja sebelumnya pada 30 September 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan," kata Ridwan Hemeto.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Ridwan didampingi Sekretaris Dinas Rudi Wahyudin Erfan Daenunu serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Adian Syafruddin Ibrahim. Sebanyak 14 pegawai melanjutkan hubungan kerja melalui perjanjian baru sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Perjanjian kerja tersebut mengatur kejelasan hubungan kerja, pelaksanaan tugas, serta hak dan kewajiban pegawai. Keberadaan tenaga PPPK paruh waktu diharapkan mendukung kegiatan kearsipan, perpustakaan, dan administrasi perkantoran.
Penataan tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Kebijakan ini menjadi mekanisme penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan penjelasan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), skema tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan, menyesuaikan kebutuhan aparatur pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketentuan PPPK paruh waktu menetapkan masa perjanjian kerja selama satu tahun. Keberlanjutan hubungan kerja mempertimbangkan kebutuhan instansi, hasil evaluasi kinerja, dan ketersediaan anggaran.
Penandatanganan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari penerapan kebijakan penataan kepegawaian pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie juga menjalankan penataan organisasi dan pengisian jabatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow