Makassar Jadikan Evaluasi Kinerja Dasar Perpanjangan Kontrak PPPK
Perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditentukan melalui evaluasi kinerja yang melibatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan mekanisme penilaian tersebut saat ditemui di Tribun Karebosi, Selasa, 20 Oktober 2026. Menurut Kamelia, evaluasi mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kedisiplinan, pelaksanaan tugas sehari-hari, serta loyalitas dalam menjalankan tanggung jawab.
Penilaian tidak hanya mengacu pada kehadiran, tetapi juga mempertimbangkan perilaku dan kinerja pegawai selama bekerja. Kamelia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) tidak menilai langsung kinerja setiap pegawai. Kewenangan penilaian berada pada OPD masing-masing, sementara BKPSDMD memverifikasi hasil evaluasi untuk memastikan keputusan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa keputusan tidak memperpanjang kontrak harus didasarkan pada hasil penilaian kinerja, bukan pertimbangan suka atau tidak suka. Setiap OPD juga diminta memberikan masukan mengenai pegawai yang dinilai belum memenuhi kriteria untuk melanjutkan masa perjanjian kerja.
Kamelia menjelaskan, penilaian mencakup berbagai aspek yang mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pegawai, bukan sekadar kehadiran administratif. "Berkinerja itu bukan cuma absen saja, tetapi nilai kesehariannya juga, loyalitas juga salah satu dari penilaian," ujar Kamelia Thamrin Tantu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar.
Dalam data yang disampaikan Kamelia, terdapat 134 orang yang masa perjanjian kerjanya tidak dilanjutkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 orang tidak diusulkan untuk diperpanjang, 14 orang meninggal dunia, 14 orang mengundurkan diri, 25 orang lulus di kementerian, dan 20 orang masuk kategori lainnya. Kamelia menambahkan, arahan Wali Kota Makassar pada prinsipnya menghendaki perpanjangan masa perjanjian kerja selama tidak bertentangan dengan peraturan. Namun, keputusan akhir tetap mempertimbangkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan PPPK paruh waktu agar menjaga tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan. Menurut Kamelia, pegawai perlu mempertahankan disiplin serta integritas selama menjalankan tugas yang diberikan pimpinan. "Pesan saya khusus untuk PPPK paruh waktu, hal ini susah diraih, tolong dijaga dengan baik dengan bekerja baik, disiplin, berintegritas, loyal kepada pimpinan.
Selama pimpinan menugaskan sesuatu yang positif, tolong dikerjakan," ujar Kamelia. Kamelia turut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas. Ia membedakan instruksi yang sesuai ketentuan dan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dari perintah yang bertentangan dengan peraturan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow