Denny Indrayana Adukan KPU ke DKPP soal Syarat Gibran
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing mengadukan komisioner KPU RI ke DKPP di Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2026) terkait aturan syarat pendidikan Gibran.
Pengaduan tersebut menyangkut Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dinilai pihak pengadu membuat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus menyerahkan bukti ijazah SMA.
Denny menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan cacat administratif dan dugaan penyelundupan aturan dalam PKPU. Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengajukan aduan ke DKPP.
"Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," ujar Denny Indrayana, mantan Wamenkumham.
Denny mengatakan aduan tersebut merupakan kelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan yang mereka ajukan. Ia menilai persoalan syarat pendidikan Gibran belum selesai.
"Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," ujar Denny Indrayana.
Dalam laporannya, Denny juga menyoroti perdebatan antara anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim terkait pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," ujar Denny Indrayana.
Denny menyebut KPU diduga tidak menjalankan proses verifikasi dokumen pencalonan secara profesional dan menilai akses pengawasan Bawaslu terhadap proses pencalonan serta sistem Silon tidak diberikan.
"Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Denny Indrayana.
Denny meminta komisioner KPU saat ini diberhentikan dan berharap mereka tidak mendapatkan jabatan publik lain setelah proses tersebut.
"Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu," ujar Denny Indrayana.
Ia juga mendorong proses politik di parlemen berjalan bersamaan dengan proses hukum dan etik terkait aduannya terhadap KPU.
"Di samping kita mendorong proses di parlemen, beberapa rekan masuk ke dalam proses impeachment/pemakzulan, beberapa sudah bertemu fraksi Golkar, PKB, PKS, pada saat yang sama proses hukum tidak bisa dibiarkan tanpa sanksi," ujar Denny Indrayana.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow