Arsul Sani Soroti Syarat Ijazah SMA dalam UU Pemilu
Persyaratan ijazah sekolah menengah atas (SMA) bagi calon presiden dan calon wakil presiden menjadi sorotan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/10/2026). Hakim Konstitusi Arsul Sani menyarankan pemohon memperjuangkan perubahan aturan tersebut melalui DPR, menyusul persoalan pencalonan dalam pilkada yang pernah melibatkan kandidat berijazah perguruan tinggi tetapi tidak menuntaskan pendidikan SMA.
Arsul menyampaikan pandangan itu saat memberikan nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026. Ia menyinggung kasus pemilihan kepala daerah ketika kandidat didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pendidikan menengah, meskipun memiliki ijazah pendidikan tinggi.
Dalam risalah sidang yang dikutip Kompas.com, Arsul mempertanyakan persoalan kandidat yang memiliki gelar sarjana hingga magister, tetapi tidak menyelesaikan pendidikan SMA atau program Paket C.
"Di MK ini banyak orang punya, ada kasus-kasus di Pilkada yang orangnya punya (ijazah) S1 bahkan S2, tapi enggak tamat SMA, enggak tamat paket C, tapi kok bisa?" ujar Arsul Sani, Hakim Konstitusi.
Arsul kemudian menyarankan agar aspirasi mengenai perubahan persyaratan administratif pencalonan presiden disampaikan kepada DPR. Menurut dia, lembaga legislatif merupakan pembentuk undang-undang yang berwenang membahas ketentuan pemilu, termasuk persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Ia menilai pembahasan revisi UU Pemilu di DPR menjadi kesempatan bagi pemohon untuk mengusulkan agar ijazah pendidikan tinggi yang sah dapat digunakan sebagai pengganti ijazah SMA.
"Ini Undang-Undang Pemilu sedang dibicarakan di DPR, nah mestinya aspirasi Mas Farhan Hilmy (pemohon) ini dibawa ke sana juga, malah jangan ke MK, supaya bisa diperjuangkan agar kalau orang sudah punya ijazah sarjana, apalagi pasca sarjana, itu enggak perlu (melampirkan ijazah SMA)," ujar Arsul Sani.
Perkara tersebut diajukan Farhan Hilmy, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia menguji Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang mewajibkan bakal calon presiden dan wakil presiden melampirkan ijazah SMA atau sederajat sebagai bagian dari persyaratan administratif pendaftaran.
Farhan mempersoalkan tidak adanya alternatif pembuktian berupa ijazah pendidikan tinggi yang sah bagi bakal calon yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ia menilai ketentuan tersebut berpotensi menghambat hak warga negara untuk dipilih dalam pemerintahan.
Dalam permohonannya, Farhan menyebut ketentuan itu menimbulkan persoalan terkait kesetaraan kesempatan bagi warga negara yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen pendidikan menengah.
"Yang secara nyata mendiskriminasi dan menghalangi hak atas kesempatan yang dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945," ujar Farhan Hilmy, pemohon.
Farhan meminta MK menyatakan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ia mengusulkan agar ketentuan itu mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi pendidikan tinggi bagi bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah.
Kasus pilkada yang disinggung Arsul berkaitan dengan pencalonan Aries Sandi Darma Putra dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024. Aries, yang berpasangan dengan Supriyanto, memperoleh 149.391 suara, mengungguli pasangan Nanda Indira-Antonius Muhammad Ali yang meraih 97.625 suara.
Namun, Aries dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ijazah SMA atau sederajat. Berdasarkan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan pada 24 Februari 2025, MK mendiskualifikasi Aries dari kepesertaan dalam pemilihan tersebut.
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan itu dengan menyatakan diskualifikasi Aries Sandi Darma Putra sebagai calon bupati dari pasangan nomor urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK meyakini Aries tidak pernah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA, baik di SMA Arjuna maupun di SMA, SMU, SLTA atau satuan pendidikan sederajat lainnya. Persidangan juga memuat bukti ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai dan surat keterangan lulus program Magister Hukum Universitas Lampung yang dimiliki Aries.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow