Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemohon Gugat Masa Jabatan DPRD 2024 hingga 2031 ke MK

Smallest Font
Largest Font

Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024 diminta diperpanjang hingga 2031 melalui gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Enam pemohon mengajukan permintaan tersebut dalam perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 untuk mengantisipasi masa transisi pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Permohonan itu menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Para pemohon meminta MK mengubah pemaknaan ketentuan mengenai masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota agar berakhir ketika anggota hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.

Dalam persidangan yang disiarkan melalui kanal YouTube MKRI dan dikutip pada Senin (12/10/2026), salah satu kuasa hukum pemohon membacakan petitum yang meminta perubahan ketentuan masa jabatan DPRD provinsi.

"Menyatakan ketentuan dalam Pasal 318 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil pemilihan umum tahun 2024 berakhir sampai dengan DPRD Pemilihan Umum Lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji' sehingga menjadi 'Masa jabatan anggota DPRD Provinsi hasil pemilihan umum tahun 2024 adalah 5 tahun dan berakhir pada saat DPRD Provinsi hasil pemilihan umum lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji'," ujar salah satu kuasa hukum pemohon.

Para pemohon mengaitkan gugatan tersebut dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Berdasarkan putusan itu, pemilu nasional memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersamaan dengan pilkada.

Menurut argumentasi pemohon, pemungutan suara untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan paling cepat dua tahun atau paling lambat dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Dengan pengaturan tersebut, pemilu lokal diperkirakan berlangsung pada 2031.

Muhammad Nazri, salah satu kuasa hukum pemohon, menjelaskan bahwa pengujian dalam perkara ini secara khusus menyangkut ketentuan masa jabatan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam UU MD3.

"Dalam permohonan a quo yang diujikan oleh para Pemohon terdapat perbedaan mengenai pasal yang di mana permohonan a quo terbatas pada Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) UU MD3 yang mengatur berkaitan dengan masa jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," ujar Muhammad Nazri.

Para pemohon menilai perubahan jadwal pemilu menimbulkan persoalan transisi karena anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif menjabat selama lima tahun, sehingga masa jabatan mereka berakhir pada 2029. Sementara itu, pemilu lokal berdasarkan putusan MK tersebut baru dijadwalkan pada 2031.

Dalam permohonan itu, mereka mengidentifikasi dua persoalan hukum. Pertama, berakhirnya masa jabatan pada 2029 tanpa mekanisme pengisian jabatan yang sah berpotensi menimbulkan kekosongan anggota DPRD dan mengganggu keterwakilan masyarakat di daerah.

Kedua, apabila masa jabatan diperpanjang sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal dilantik, perpanjangan tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjamin legitimasi konstitusionalnya.

Untuk DPRD kabupaten/kota, pemohon juga meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 367 ayat (4) UU MD3. Ketentuan itu diminta mengatur bahwa masa jabatan anggota hasil Pemilu 2024 berakhir ketika anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.

"Menyatakan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 berakhir sampai dengan DPRD Pemilihan Umum Lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji' sehingga menjadi 'Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 adalah 5 tahun dan berakhir pada saat DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji'," ujar salah satu kuasa hukum pemohon saat membacakan petitum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed