Denny Indrayana Siapkan Laporan terhadap KPU ke DKPP
Kontroversi aturan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024 kembali memicu langkah hukum dan perdebatan politik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Rencana tersebut disampaikan Denny setelah bertemu Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Denny menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut bukti kelulusan sekolah menengah atas, tetapi juga proses pembentukan regulasi yang dipersoalkan dalam perkara persyaratan pencalonan wakil presiden.
Denny menyoroti dugaan bahwa ketentuan tersebut tidak melalui uji publik dan tidak dibahas secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR. Ia juga merujuk pada persoalan yang muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny menjelaskan bahwa persoalan ijazah dan proses penyusunan aturan merupakan dua hal berbeda yang perlu diperiksa. Ia menekankan dugaan perubahan regulasi yang disesuaikan dengan kandidat sebagai persoalan yang lebih mendasar.
"Jadi, teman-teman, diskusi tentang ijazah itu satu hal, itu penting, tentang bukti tamat SMA. Tapi jangan lupakan bahwa yang lebih merusak itu adalah ketika negara hukum kita, negara hukum, itu diobrak-abrik dengan mengubah aturan yang dicocokkan dengan kandidat," ujar Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Di sisi lain, DKPP telah menerima dua pengaduan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, kedua pengaduan tersebut diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026 dan berkaitan dengan putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Pengaduan pertama diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia pada 8 Oktober 2026. Aduan dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 itu ditujukan kepada Ketua dan lima anggota KPU RI.
Pengaduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Aduan dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026 tersebut menyasar 11 penyelenggara pemilu, terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Raka Sandi mengatakan DKPP akan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum menilai substansi setiap pengaduan. Tahapan tersebut menentukan apakah laporan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya.
"Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi materiil," ujar I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, anggota DKPP.
Dalam mekanisme yang dijelaskan DKPP, pengaduan yang memenuhi persyaratan administrasi akan memperoleh nomor registrasi dan menjalani verifikasi materiil. Jika dokumen belum memenuhi syarat, pengadu akan menerima pemberitahuan tertulis paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi.
Untuk pengaduan berstatus belum memenuhi syarat, pelapor memperoleh waktu maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen. Apabila kekurangan tidak diperbaiki, pengaduan dinyatakan gugur.
"Khusus aduan yang berstatus BMS, DKPP akan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pengadu. Jika tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur," ujar Raka Sandi.
DKPP menyatakan pengaduan yang memenuhi persyaratan materiil akan ditetapkan sebagai perkara dan dijadwalkan untuk sidang pemeriksaan. Proses tersebut mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.
"Kami sangat memahami perhatian masyarakat yang tinggi dalam penanganan pengaduan ini. DKPP akan mendalami pengaduan ini dalam proses verifikasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mohon berikan kami waktu," ujar Raka Sandi.
Perdebatan mengenai proses penyusunan pasal tersebut juga melibatkan Ahmad Doli Kurnia, mantan Ketua Komisi II DPR periode 2019–2024, dan Hasyim Asy'ari, mantan Ketua KPU. Keduanya menyampaikan keterangan berbeda mengenai apakah Pasal 18 ayat (3) telah dibahas dan disepakati dalam konsultasi dengan DPR.
Doli menyatakan pasal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat yang dipimpinnya. Ia berencana mengajak mantan anggota Komisi II DPR menelaah dokumen dan rekaman rapat untuk memeriksa proses penyusunan aturan itu.
"Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu tidak ada," ujar Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Doli mengatakan dokumen resmi yang diterima Komisi II DPR tidak memuat ketentuan yang kini dipersoalkan. Ia juga menilai pertanggungjawaban bersama hanya dapat diterapkan jika suatu pasal memang dibahas dan disepakati dalam rapat.
"Kalau tanggung jawab itu, kalau itu merupakan sesuatu yang dibahas dan disepakati. Baru itu tanggung jawab. Kalau namanya ini diindikasikan itu selundupan, kalau ini diindikasikan selundupan, Komisi II mengetahui tidak itu.
Kalau tentu pasti tidak, namanya saja selundupan. Kalau dia bersifat selundupan, adakah tanggung jawab terhadap institusi Komisi II terhadap yang selundupan? Tentu tidak," ujar Doli.
Ia menambahkan bahwa dokumentasi rapat dapat digunakan untuk memeriksa apakah ketentuan tersebut benar-benar menjadi bahan pembahasan. Doli juga menyebut pertemuan internal mantan anggota Komisi II direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
"Mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan membedahnya. Itu gampang, setiap RDP kan ada dokumentasinya. Kita bedah, jadi kita tidak membela diri, kita menyampaikan apa adanya. Ada dokumentasinya," ujar Doli.
Berbeda dengan Doli, Hasyim Asy'ari sebelumnya menyatakan rancangan PKPU tersebut telah dibahas dan disetujui bersama dalam RDP. Menurut Hasyim, kesimpulan rapat ditandatangani pimpinan lembaga yang terlibat, termasuk Ahmad Doli Kurnia, sehingga tanggung jawab atas ketentuan itu tidak hanya berada pada KPU.
Hasyim juga menyebut rancangan norma tersebut telah tercantum dalam pembahasan konsinyering pada 19 September 2023, sehari sebelum RDP Komisi II DPR pada 20 September 2023. Keterangan itu sejalan dengan penjelasan anggota KPU RI Idham Holik mengenai tahapan pembahasan rancangan aturan.
"Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023. Rapat konsinyering tersebut dilakukan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada 20 September 2023," ujar Idham Holik, anggota KPU RI.
Hasyim menegaskan bahwa peserta RDP, termasuk penyelenggara pemilu dan perwakilan DPR, turut menyetujui kesimpulan pembahasan. Ia kemudian menanggapi bantahan Doli dengan mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menyampaikan keterangan.
"Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," ujar Hasyim Asy'ari, mantan Ketua KPU.
Doli membalas pernyataan tersebut dengan mempertanyakan pengangkatan Hasyim sebagai komisaris independen PTPN I. Ia juga menyebut Hasyim pernah dua kali diberhentikan dari jabatan pimpinan KPU.
"Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu, dia mendapatkan jabatan dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?" ujar Doli.
Dalam perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran, Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi pokok perdebatan karena mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah menengah atas asing di luar negeri, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Gugatan mengenai persyaratan pendidikan tersebut telah ditolak MK. Namun, perbedaan keterangan mengenai proses pembentukan aturan tetap menjadi perhatian, sementara dua pengaduan yang lebih dahulu diterima DKPP masih harus melewati verifikasi administrasi dan materiil sebelum dapat diputuskan untuk disidangkan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow