Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
DPR RI mulai menyiapkan aturan khusus mengenai tata cara pembentukan undang-undang melalui Badan Legislasi (Baleg) di Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Pembahasan ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus terkait proses legislasi.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan, penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tersebut berlandaskan Pasal 22A UUD 1945. Ketentuan konstitusi itu menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur melalui undang-undang.
Putusan MK Nomor 81/PUU/XXIII/2025 juga menjadi landasan pembahasan karena memaknai ketentuan tersebut sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus.
"Sesuai dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada perintah yaitu tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XXIII/2025 memaknainya sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus," ujar Bob Hasan di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain mengatur prosedur legislasi secara umum, rancangan tersebut akan memuat mekanisme percepatan pembentukan undang-undang atau fast track. Bob Hasan menyebut persiapan regulasi ini dilakukan sebelum masa sidang kembali dibuka.
"Urgensi daripada Rancangan Undang-Undang Pembentuk Undang-Undang sehingganya kita sebelum memasuki masa sidang aktif atau pembukaan dari masa reses, kita sudah bisa menyusun atau mempersiapkan dalam rangka untuk ya kemudian nanti penyusunan undang-undang yang kita mungkin dapat persingkat dengan nama fast-track ya, atau Rancangan Undang-Undang Fast-Track," ujar Bob Hasan.
Menurut Bob Hasan, prosedur percepatan diperlukan untuk mempersingkat proses legislasi tanpa menghilangkan persyaratan formal maupun materiil dalam pembentukan undang-undang. Pelaksanaan mekanisme tersebut juga harus tetap memperhatikan partisipasi masyarakat secara bermakna.
"Bagaimana cara membuat undang-undang yang prosesnya dipercepat ya, tetapi tidak mengurangi, tidak mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait dengan syarat ya pembentukan undang-undang, termasuk dalam hal ini adalah partisipasi publik yang bermakna," ujar Bob Hasan.
Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan naskah akademik menjadi salah satu aspek yang perlu diatur dalam mekanisme tersebut. Dengan demikian, percepatan legislasi tetap memiliki ketentuan dan tahapan tersendiri.
"Termasuk juga bagaimana mempelajari dan membentuk suatu naskah akademik dan sebagainya. Dan fast-track ini pun juga ada ketentuannya, tidak semua undang-undang yang nanti akan kemudian disusun dengan pola atau metodologi fast-track ya atau percepatan penyusunan ya," imbuh Bob Hasan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow