Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PKS Dorong Gibran Mundur dan DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Smallest Font
Largest Font

Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri semakin mengemuka di parlemen setelah polemik dokumen pendidikannya kembali menjadi perhatian. Pada Selasa, 10 November 2026, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi mekanisme DPR yang paling relevan apabila Gibran tidak memilih mundur.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan sikap tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui kewenangan konstitusional DPR.

Kholid menjelaskan bahwa PKS sejak awal menyarankan Gibran mempertimbangkan pengunduran diri setelah muncul putusan kedua lembaga peradilan tersebut.

"Ya, dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan Mahkamah Agung itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus. Lebih baik," ujar Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal PKS.

Ia menegaskan terdapat dua kemungkinan yang menurut PKS dapat ditempuh, yakni pengunduran diri atau kelanjutan proses konstitusional melalui DPR.

"Pilihan dua: kalau beliau mundur, akan lebih baik; kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," ujar Kholid.

Menurut Kholid, pembahasan mengenai langkah DPR masih menunggu komunikasi dan keputusan pimpinan serta perwakilan fraksi. Pembukaan masa sidang pada 10 November menjadi kesempatan bagi para anggota dewan melanjutkan pembicaraan setelah masa reses.

Ia menyebut komunikasi antarpartai selama reses berlangsung secara informal melalui sambungan telepon. Keputusan mengenai sikap masing-masing fraksi diharapkan muncul setelah pembahasan di tingkat pimpinan DPR.

"Ya biarkan proses berjalan secara alamiah ya. Rapat pimpinan sedang berjalan, mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR," ujar Kholid.

Dalam kajian internal PKS, DPR memiliki tiga hak yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan HMP. Partai itu menilai HMP paling sesuai dengan perkembangan saat ini.

"Pada prinsipnya kita sejak dari awal ya, kita menganggap bahwa aspirasi publik, keputusan MK, dan MA itu harus ditindaklanjuti dengan hak kita. Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP," ujar Kholid.

PKS juga telah menyampaikan pandangan tersebut kepada sejumlah partai politik. Kholid menilai DPR tidak harus terlebih dahulu menggunakan hak angket apabila HMP dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat.

"Dan kami juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di partai-partai lain. Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil. Tapi kalau Bapak Wakil Presiden Gibran menyatakan mundur, itu lebih bagus," ujar Kholid.

Tekanan politik terhadap Gibran juga muncul setelah MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah. Putusan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya.

Sejumlah politikus dari PDIP, Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB turut menyuarakan pengunduran diri atau kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional. NasDem menyerahkan persoalan pergantian wakil presiden kepada prosedur yang berlaku.

Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Mekanismenya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan dukungan konstitusional.

Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Puan menyatakan tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik lain karena setiap organisasi memiliki mekanisme dan aturan masing-masing.

Di luar polemik tersebut, dinamika politik turut terlihat di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada 9 November 2026, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mengumumkan pengunduran diri dari partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.

Perkembangan lain muncul dalam perkara mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkannya bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Perkara tersebut masih menjalani proses hukum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed