Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Dasco Serahkan Kasus Penyadapan Prabowo ke Kepolisian

Smallest Font
Largest Font

Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kini menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026), sekaligus meminta Komisi III DPR mengawasi perkembangan perkara yang telah menjerat empat perwira Polri sebagai tersangka.

Menurut laporan CNBC Indonesia dan ANTARA, perkara tersebut mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran meliputi Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan.

Dasco menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus mengikuti mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Selain menyerahkan penanganan perkara kepada aparat, Dasco meminta Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Permintaan tersebut ditujukan agar perkembangan penyidikan tetap mendapat perhatian lembaga legislatif.

Dalam pernyataan lainnya, Dasco kembali menekankan bahwa kepolisian menjadi pihak yang bertanggung jawab menangani perkara tersebut.

"Tentunya kami serahkan proses hukum itu ke pihak Kepolisian," ujar Dasco.

Dia juga menyampaikan secara khusus permintaan kepada komisi yang membidangi urusan hukum untuk memantau perkembangan kasus.

"Dan kami meminta komisi teknis, komisi III melakukan pemantauan secara berkala terkait perkara ini," tambah Dasco.

Di luar penanganan pidana, Dasco menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan belum dapat dipastikan. DPR RI masih menjalani masa reses sehingga kemungkinan percepatan pembahasan akan dipertimbangkan setelah masa sidang kembali berlangsung.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan keterlibatan sejumlah petinggi kepolisian dalam penyadapan tersebut. Pernyataan Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

"Beliau (Presiden Prabowo) sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," ujar Prasetyo Hadi.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026), terdapat empat tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Selamet Uliandi (SU).

Penetapan Selamet Uliandi sebagai tersangka menambah jumlah pihak yang dijerat dalam penyidikan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Divisi TIK Polri.

Perkembangan perkara ini juga mendapat tanggapan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyoroti perubahan pandangan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang sebelumnya menilai Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik.

Mahfud turut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memilih Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menggantikan Listyo Sigit. Menurut penjelasannya, Suyudi mendapat arahan untuk melakukan pembenahan internal Polri, termasuk memberantas praktik perlindungan terhadap pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

Mahfud menilai Suyudi memiliki kemampuan profesional yang baik meskipun tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna.

"Presiden ambil sendiri, ketemulah Suyudi yang kebetulan orang baik ini. Ya baiklah secara relatif, mau cari orang sempurna ngga ada, kita pun nggak sempurna, pasti ada salahnya dia. Tapi, dari sudut profesionalisme dia baik," ujar Mahfud MD.

Ia juga menjelaskan bahwa penunjukan Suyudi sempat mengejutkan Habiburokhman karena sebelumnya Listyo Sigit mendapat penilaian positif dari Ketua Komisi III DPR tersebut.

"Tepat orang ini lalu katanya diperintahkan, yang ngantar (fit and proper test) Dasco. Nah, dia bilang bersihkan itu Polri, maaf kalau mau dijelaskan dengan kalimat saya bersihkan Polri dari unsur-unsur Jokowi, dari unsur Listyo secepatnya. Bersihkan polisi yang suka beking-beking pelanggaran hukum terhadap tambang, itu concernnya Pak Prabowo," ungkap Mahfud.

Mahfud kemudian menanggapi pernyataan Habiburokhman mengenai penilaian terhadap Listyo Sigit dengan menyebut perkembangan perkara penyadapan tersebut sebagai alasan perubahan penilaiannya.

"Ketua Komisi III-nya kelihatan kaget kan ketika nerima. Karena menurut Habiburokhman justru Listyo ini Kapolri terbaik kok tiba-tiba dipecat," tutur Mahfud.

Mahfud mengaku tertawa ketika mendengar penilaian Habiburokhman tersebut. Ia kemudian memberikan penilaian keras terhadap Listyo Sigit setelah namanya masuk dalam daftar tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

"Sekarang dengan ditetapkannya Listyo Sigit sebagai tersangka menjadikannya sebagai Kapolri terjelek sepanjang sejarah," kata Mahfud.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed