Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Sahroni Desak Kapolri Pecat Tersangka Penyadapan Ilegal

Smallest Font
Largest Font

Penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian menindak seluruh pihak yang terlibat, termasuk memecat para tersangka dari institusi Polri.

Sahroni mengingatkan agar pengusutan perkara tidak berhenti setelah sejumlah perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga menyoroti dugaan bahwa pihak-pihak yang terlibat masih mempunyai sumber daya keuangan besar.

Dalam rapat tersebut, Sahroni meminta Kapolri menjaga kehormatan Presiden sekaligus memastikan tidak ada pihak lain yang masih memiliki kesempatan memperluas pengaruhnya.

"Martabat dan kehormatan Presiden harus Bapak jaga. Karena ini terjadi di dalam institusi Bapak. Jangan sampai mereka yang belum Bapak tuntaskan justru menyebar dan membangun kekuatan, karena kemungkinan uang mereka masih banyak," ujar Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR.

Dia kemudian mendesak Suyudi mengambil langkah tegas demi memastikan keamanan negara. Sahroni juga meminta jajaran kepolisian yang sedang menjabat tidak mengulangi tindakan para oknum yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Bapak harus benar-benar melakukan tindakan tegas yang wajib Bapak lakukan untuk mengamankan negara ini agar menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Kapolri," ujar Sahroni.

Dia meminta setiap pelanggaran di lingkungan kepolisian ditindak tanpa mempertimbangkan jabatan maupun posisi pihak yang terlibat. Menurut Sahroni, perkembangan penanganan perkara juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Dan jajaran yang sekarang ada di sini, Pak, jangan lagi melakukan hal yang dilakukan oleh para oknum. Bapak-bapak yang sekarang ini tidak punya beban. Kalau ada di ruangan ini yang memang harus ditindak tegas, Bapak jangan peduli, tindak saja. Laporkan kepada publik supaya semuanya terang," tutur Sahroni.

Sahroni secara khusus meminta agar anggota kepolisian yang telah berstatus tersangka segera diberhentikan. Dia menyebut Ahrie Sonta sebagai salah satu nama yang perlu ditindak dan menyinggung kenaikan pangkat luar biasa yang sebelumnya diberikan kepada kelompok tersebut.

"Bapak segera pecat mereka yang sudah menjadi tersangka, seperti Ahrie Sonta. Tadi Bapak sudah menyebut AS, saya sempat mengira Ahmad Sahroni, Pak. Pecat segera, Pak. Saya juga mendengar ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada dan dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan," kata Sahroni.

Selain pemberhentian, dia meminta pembatalan seluruh kenaikan pangkat luar biasa yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Pak, batalkan semua kenaikan pangkat luar biasa mereka. Jangan setengah-setengah, Pak. Bapak tidak memiliki beban sebagai Kapolri baru. Tindak semuanya demi kepentingan negara, bukan hanya kepentingan kepolisian," tambah Sahroni.

Persoalan perangkat penyadapan juga menjadi perhatian Sahroni. Dia meminta Polri memperlihatkan peralatan tersebut kepada anggota Komisi III DPR dan masyarakat agar penggunaannya dapat diketahui secara terbuka.

"Saya dan teman-teman ingin melihat alatnya, Pak. Kalau boleh, perlihatkan kepada kami dan rakyat Indonesia. Alat penyadapan ini banyak.

Dengan menggunakan Wi-Fi ataupun perangkat yang tidak memiliki kartu SIM, semuanya bisa disadap. Penyadapan ini digunakan untuk konspirasi politik dan melakukan makar, sehingga berbahaya. Jika ada kelompok yang berupaya melakukan makar, mereka sama saja dengan musuh negara," tutur Sahroni.

Dalam perkembangan kasus, Polri telah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta.

Penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Selain Prabowo, para tersangka juga diduga menyadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha. Menurut informasi dalam perkara tersebut, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025-2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan tindakan mereka. Sementara itu, Ahrie Sonta telah diberhentikan dari Polri.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed