Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MA Batalkan Suket Gibran dan Picu Respons Empat Fraksi DPR

Smallest Font
Largest Font

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu respons sejumlah partai politik di DPR RI. Pada 31 Oktober hingga 1 November 2026, PKB dan Golkar menyampaikan sikap masing-masing setelah PDIP dan PKS lebih dahulu membuka pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan.

Perkara tersebut tercatat dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah, batal demi hukum, serta harus dimusnahkan. Putusan dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai keputusan MA memperkuat landasan hukum untuk mempertimbangkan langkah konstitusional di parlemen. Ia menyebut putusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengenai persoalan administratif dan persyaratan pencalonan.

"Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya," ujar Muhammad Khozin.

Khozin menjelaskan PKB masih mempelajari aspirasi masyarakat sipil, termasuk masukan Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) yang diwakili Ray Rangkuti. Partai tersebut juga menjalin komunikasi dengan sejumlah kekuatan politik di parlemen untuk membahas perkembangan perkara.

Respons berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ia mengaku terkejut dengan keputusan kasasi MA yang terbit kurang dari 3,5 minggu setelah putusan MK sebelumnya.

"Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah," ungkap Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Doli menekankan pentingnya menghormati keputusan lembaga peradilan. Namun, ia menilai persoalan tersebut telah memasuki wilayah "politik negara" sehingga Golkar perlu mempertimbangkan implikasinya secara menyeluruh. Partai itu masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum menentukan langkah politik berikutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menghubungkan keputusan MA dengan persoalan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Menurut Hasto, persyaratan pendidikan SMA atau sederajat merupakan ketentuan mendasar bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri... Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," tegas Hasto Kristiyanto.

Hasto juga menyinggung pelanggaran etik berat yang berkaitan dengan Anwar Usman dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan desakan masyarakat agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.

Di parlemen, PKS telah menyiapkan pembahasan mengenai penggunaan hak konstitusional DPR. Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Kapoksi Komisi II, Mardani Ali Sera, mengatakan partainya menerima mandat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan kajian hukum yang disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

"Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen, akan kian jelas (hak angket atau hak menyatakan pendapat) saat masa reses selesai ya. Sudah ada diskusi, keputusan MK adalah fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk membuat tata kelola bernegara menjadi baik dan sehat," tandas Mardani Ali Sera.

PKS mempertimbangkan penggunaan Hak Angket hingga Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen parlemen. Sementara itu, perkembangan perkara juga mendapat perhatian dari Kompas.id yang melaporkan bahwa KPU bukan pihak tergugat dalam sengketa tersebut. Laporan itu turut menyoroti norma yang dinilai berupaya mengesampingkan kewajiban KPU memverifikasi persyaratan minimal pendidikan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden.

Persoalan administratif tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK. Dalam perkara itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma setingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang sah untuk disetarakan, tetapi belum mendiskualifikasi kedudukannya.

Gugatan tata usaha negara yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi. Majelis hakim MA yang dipimpin Ketua Kamar TUN Yulius bersama Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto mengabulkan seluruh gugatan penggugat setelah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed