Azis Subekti Tegaskan Prabowo Tak Bisa Pecat Gibran Sepihak
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara sepihak. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (25/10/2026), menyusul polemik keabsahan ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Azis mengingatkan bahwa desakan politik untuk memberhentikan Gibran tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban konstitusional Presiden. Menurut dia, pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ia menilai Presiden tidak dapat dianggap melanggar konstitusi hanya karena tidak memenuhi tuntutan politik dari pihak tertentu. Proses pemberhentian kepala negara dan wakilnya memiliki persyaratan tersendiri berdasarkan konstitusi.
"Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak," kata Azis Subekti dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (25/10/2026).
Azis juga menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.
Menurut Azis, mekanisme pemakzulan tetap tersedia dalam konstitusi, tetapi penerapannya harus memenuhi alasan dan pembuktian yang telah ditentukan. Ia menolak penggunaan mekanisme tersebut sebagai kelanjutan tanpa batas dari persaingan politik setelah pemilu.
"Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka," ujar Azis Subekti.
Azis menjelaskan bahwa pertimbangan MK memang memuat persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran. Namun, ia membedakan pertimbangan tersebut dari amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Gibran maupun memerintahkan pemberhentiannya.
Ia menekankan bahwa isi putusan harus dibaca sesuai dengan keputusan resmi yang dikeluarkan pengadilan. Menurut dia, tidak ada dasar untuk menambahkan perintah pemberhentian yang tidak tercantum dalam putusan MK.
"Jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula. Jalur itu tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu," ujar Azis Subekti.
Azis juga menegaskan bahwa pihak mana pun tidak berwenang menafsirkan putusan MK dengan menambahkan perintah yang tidak pernah ditetapkan oleh Mahkamah. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks perdebatan mengenai dampak hukum putusan terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
"Tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah," ucap Azis Subekti.
Selain membahas kewenangan konstitusional, Azis meminta agar penjelasan mengenai putusan pengadilan membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara tepat. Ia menilai pandangan ahli perlu menerangkan batas kewenangan setiap lembaga serta konsekuensi hukum dari suatu putusan.
Azis turut menyoroti pentingnya mengalihkan perhatian politik kepada persoalan yang dihadapi masyarakat setelah proses pemilu selesai. Ia menyebut pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan kondisi ekonomi keluarga sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian.
"Waktu yang habis untuk ketidakpastian politik ialah waktu yang semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, menata pelayanan, dan menguatkan ekonomi keluarga," ujar Azis Subekti.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow