Presiden PKS Soroti Ketidaksetaraan Hukum dalam Polemik Ijazah Gibran
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebutnya sebagai ijazahgate, berkaitan dengan persoalan keadilan hukum. Dalam pidato politik pada Bimbingan Teknis Nasional PKS, Senin (19/10/2026), ia menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.
Almuzzammil menyampaikan pandangan tersebut dalam acara yang disiarkan melalui akun YouTube PKS TV. Ia menegaskan PKS menghormati putusan lembaga negara yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menyoroti aspirasi masyarakat yang menginginkan persoalan itu diproses lebih lanjut melalui DPR.
Menurut Almuzzammil, polemik tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kesetaraan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan. Ia menyebut partainya bersedia menyalurkan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional.
Almuzzammil menjelaskan bahwa masyarakat telah mendatangi sejumlah pihak, termasuk PKS, untuk menyampaikan keberatan dan meminta tindak lanjut atas persoalan tersebut.
"Kejadian penting yang juga baru kita saksikan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazahgate. Ini kita jadikan pintu gerbang evaluasi ke depan pemilu kita, kita hormati putusan lembaga negara yang final dan mengikat," ujar Almuzzammil Yusuf dalam pidato politiknya.
Ia kemudian menguraikan sikap PKS mengenai tuntutan masyarakat agar polemik itu dibawa ke DPR melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
"Di dalamnya jelas terselip satu persoalan yang sekarang rakyat banyak datang bertanya protes termasuk mendatangi kita meminta diselesaikan diproses lebih lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional," ujar Almuzzammil.
Almuzzammil menegaskan partainya siap menjadi penghubung aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut.
"PKS memandang polemik ijazahgate menyangkut rasa keadilan publik adanya perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik," ujar Almuzzammil.
Selain menyoroti aspek hukum, Almuzzammil mengaitkan polemik itu dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam demokrasi. Ia menilai penyelenggaraan pemilu mendatang perlu menjadi perhatian agar setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk memimpin.
"Demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi bukan dispensasi. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil)," ujar Almuzzammil.
Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati proses dan putusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2024 yang mempersoalkan ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA. Dalam pernyataan yang dilansir Antara pada Rabu (7/10/2026), Gibran mengatakan akan memusatkan perhatian pada pekerjaannya sebagai wakil presiden.
Gibran menyampaikan bahwa prioritasnya saat ini adalah menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.
"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," ujar Gibran.
Terkait persoalan pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan tersebut, Gibran menyatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana setelah menempuh pendidikan setara SMA. Ia juga menyebut pernah menjalani pendidikan tinggi di Singapura.
"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow