Kementerian UMKM Berlakukan Diskon Biaya Layanan 50 Persen
Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk dalam negeri di platform perdagangan elektronik akan memperoleh diskon biaya layanan sebesar 50 persen mulai 25 Oktober 2026. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menetapkan insentif ini berlaku permanen untuk meringankan beban biaya administrasi dan meningkatkan daya saing produk lokal, dilansir dari Detik Finance.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah menerima laporan mengenai tingginya biaya administrasi yang harus ditanggung pelaku UMK saat berjualan melalui platform digital. Menurut Maman, aturan dan mekanisme penerapan insentif telah disepakati bersama pihak e-commerce.
Dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026), Maman menjelaskan alasan pemerintah memberikan keringanan tersebut.
"Karena Pak Presiden banyak mendapatkan laporan dan kami juga mendapatkan laporan, beban biaya administrasi yang wajib dibayar oleh para usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital kita cukup besar," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Program ini hanya ditujukan kepada usaha mikro dan kecil yang menjual produk buatan dalam negeri. Pelaku usaha juga diwajibkan terdaftar dalam sistem Sapa UMKM agar penyaluran insentif dapat dipantau dan pelaksanaannya tercatat secara transparan.
Maman mengatakan sistem tersebut menjadi sarana pemantauan berbagai program bantuan dan insentif yang disalurkan kementeriannya.
"Jadi, kita sekarang Kementerian UMKM semua kebijakan yang kita gelontorkan, paket insentif dan segala macam, kita dorong lewat sistem Sapa UMKM, agar semua termonitor dan teman-teman publik bisa melihatnya dengan transparan," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Ia menegaskan tidak ada batas akhir penerapan diskon selama penerima memenuhi kriteria usaha dan produk yang ditetapkan pemerintah.
"Sampai batas waktu yang tak ditentukan, berlaku permanen selama dia usaha mikro dan kecil yang produksi produk dalam negeri," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan, Keputusan Menteri UMKM mengenai kebijakan tersebut telah ditandatangani pada 25 September 2026. Jeda sebelum pemberlakuan digunakan pemerintah dan pengelola marketplace untuk menyelesaikan penyesuaian teknis sistem.
Menurut Temmy, proses pengambilan data dan verifikasi calon penerima insentif akan berlangsung melalui tahapan yang telah ditentukan. Platform akan mengambil data dari Sapa UMKM setiap Jumat, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap usulan pedagang.
Temmy memaparkan tahapan tersebut dalam penjelasan mengenai mekanisme verifikasi penerima program.
"Nanti mekanismenya adalah dalam waktu 5 hari kerja. Jadi setiap hari Jumat nanti platform akan mengambil data dari Sapa UMKM, dan kemudian kita berikan waktu 10 hari maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari merchant," ujar Temmy Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM.
Temmy menambahkan, sasaran insentif mencakup produk lokal dari kategori fesyen dan kerajinan tangan. Pemerintah mengecualikan makanan siap saji dan produk elektronik dalam negeri dari cakupan kebijakan tersebut.
Ia menjelaskan program ini dirancang untuk memperkuat posisi produk buatan Indonesia dalam persaingan harga dengan barang impor di platform perdagangan elektronik.
"Jadi, dikecualikan dari makanan siap saji dan produk elektronik dalam negeri. Jadi, memang, fashion, craft, dan lain-lain itu yang kita akan sasar, karena memang ini sebagai afirmatif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pendekatan daya saing bagi produk lokal di platform, untuk bisa mengimbangi harga yang sangat rendah dari produk-produk impor," ujar Temmy Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow