DJP Bangun Sistem AI Pantau Harta Wajib Pajak Kaya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembangkan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan untuk melacak perubahan harta wajib pajak dengan kekayaan tinggi di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Sistem ini dibuat untuk menghubungkan data individu, keluarga, perusahaan, dan aset.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menjelaskan pengembangan dasbor tersebut dilakukan karena kekayaan individu kaya dapat tersebar di banyak perusahaan dan aset yang nilainya berubah cepat.
"Jadi kami sedang mengembangkan dasbor yang menampilkan profil individu, keluarga, perusahaan, aset mereka, dan bagaimana semuanya saling terhubung satu sama lain," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
Nurkholisoh menyampaikan dalam acara The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum bahwa fitur kecerdasan buatan dalam sistem tersebut telah memasuki tahap akhir pengembangan.
"Saat ini kami berada pada tahap akhir pengintegrasian AI, yang dapat membantu kami membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan terkait individu-individu tersebut beserta perusahaan mereka masing-masing," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
Menurut Nurkholisoh, teknologi tersebut akan membantu petugas pajak memperoleh pembaruan informasi terkait aksi korporasi yang berdampak pada perubahan nilai kepemilikan aset.
"Sehingga ketika alat kami mendeteksi adanya aksi korporasi, misalnya seperti merger dan akuisisi atau penjualan saham, sistem akan langsung memperbarui nilai saham mereka pada dasbor," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
Ia menjelaskan sistem yang dikembangkan DJP dirancang agar perubahan kekayaan dapat dipantau lebih cepat dibandingkan menunggu laporan periode berikutnya.
"Dengan demikian, dalam waktu dekat, petugas pajak kami dapat melihat perubahan kekayaan secara real-time saat hal itu terjadi, bukan satu atau dua tahun kemudian," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
Pengembangan sistem tersebut juga mencakup pemantauan hubungan antara individu, keluarga, perusahaan, serta aset yang dimiliki. Informasi itu digunakan untuk memperkuat pengawasan wajib pajak strategis.
"Kami sedang mengembangkan sebuah dasbor yang menampilkan individu tersebut, keluarganya, perusahaan-perusahaannya, aset yang dimiliki, serta hubungan di antara seluruh entitas tersebut," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
Dilansir dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, DJP menempatkan pemanfaatan data dan teknologi sebagai strategi untuk memperluas basis pajak dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029.
"Dalam waktu dekat, petugas pajak kami akan dapat melihat perubahan kekayaan ketika perubahan tersebut terjadi, bukan setahun kemudian atau dua tahun kemudian," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
DJP menjadi tuan rumah The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum di Jakarta pada 13-15 Oktober 2026 dengan tema Smart Taxation, Shared Prosperity. Forum tersebut dihadiri perwakilan administrasi pajak dari sejumlah negara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow