Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Batasi Pajak Digital pada Transaksi Luar Negeri Tertentu

Smallest Font
Largest Font

Rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 tidak akan membuat seluruh aktivitas transfer perbankan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pemungutan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) hanya menyasar transaksi digital dari luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pemerintah menerapkan pajak digital. DJP memastikan transfer dana pribadi dan pengiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek pungutan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memiliki batasan berdasarkan ketentuan PPN yang berlaku.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

Menurut DJP, SPP-TDLN bukan kebijakan baru yang mengubah tarif PPN. Sistem tersebut merupakan mekanisme pemungutan untuk transaksi digital luar negeri agar pelaksanaannya lebih teratur dan memberikan perlakuan setara bagi pelaku usaha domestik maupun asing.

Inge menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem ini juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi informasi transaksi masyarakat.

"Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terang Inge.

Dalam pelaksanaannya, bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai objek PPN. Mekanisme ini melengkapi pemungutan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama untuk transaksi yang belum dikenai pajak melalui jalur tersebut.

Inge menegaskan bahwa konsumen tidak akan dikenai pungutan dua kali apabila PPN atas transaksi digital tertentu sudah dibayarkan melalui pelaku usaha PMSE yang ditunjuk pemerintah.

"SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN," ungkap Inge.

Dari sisi konsumen, mekanisme tersebut memungkinkan administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri dilakukan melalui sistem pemungutan yang telah disiapkan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengurus sendiri kewajiban administrasi untuk transaksi yang memang memenuhi ketentuan pajak.

DJP juga menyatakan bahwa penerapan SPP-TDLN telah didahului pengujian melalui lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Pengujian mencakup kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai lembaga yang terlibat.

Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai Pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi.

Mengenai penambahan lembaga yang ditunjuk, Inge menyebut pengumuman akan dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan selesai.

"Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," pungkasnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana penerapan pajak digital dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10). Ia menyebut pemerintah akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan platform digital untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam pemaparannya, Hashim menjelaskan bahwa pelibatan berbagai penyedia layanan tersebut ditujukan untuk memungut dan menyetorkan pajak dari transaksi yang selama ini belum dipungut.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Hashim juga menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pemungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia mengaitkan rencana tersebut dengan rasio penerimaan negara Indonesia yang dinilai masih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Menurut Hashim, penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed