Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen hingga 2028

Smallest Font
Largest Font

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi administratif bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini berlaku sejak 8 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 untuk mendorong kepatuhan dan mempercepat penyelesaian kewajiban perpajakan.

Menurut ketentuan DJP, fasilitas tersebut mencakup sanksi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak sampai dengan 2025 dan SPT Masa sampai dengan masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Pengurangan juga dapat berlaku bagi pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Besaran fasilitas bergantung pada waktu penyampaian SPT. Penghapusan sanksi sebesar 100 persen diberikan untuk penyampaian pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Jika disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangannya sebesar 50 persen, sedangkan penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25 persen.

Wajib pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028. Pemohon juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan PMK 71/2026, serta menyampaikan pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Jika wajib pajak tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, surat pernyataan terkait harus dilampirkan. Apabila gugatan atau upaya hukum telah diajukan, pemohon perlu melampirkan surat permohonan pencabutannya. Fasilitas hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak.

"Penyempurnaan ketentuan ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak," kata Bimo Wijayanto.

Penegasan tersebut sejalan dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam PMK 71/2026, yang mulai berlaku setelah diundangkan pada 2 Oktober 2026. Aturan baru mengubah cara pembayaran utang pajak diperhitungkan ketika wajib pajak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Sebelumnya, pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan PMK 118/2024. Kini, pembayaran terlebih dahulu dialokasikan untuk melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar, termasuk kewajiban terkait Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor tertentu.

PMK 71/2026 mengatur dalam Pasal 23 ayat (6) bahwa pembayaran atas surat ketetapan atau surat tagihan pajak diperhitungkan terlebih dahulu terhadap pokok pajak yang belum dibayar. Apabila pembayaran melebihi pokok terutang, kelebihannya dapat diperhitungkan untuk melunasi sanksi administratif atau denda terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L).

Ketentuan tersebut juga mengubah format penghitungan pembayaran dalam Lampiran C.2 PMK 71/2026. Wajib pajak perlu menyesuaikan data perhitungan pajak terutang serta nilai pengurangan sanksi yang dimohonkan dengan format yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Senin, Bimo menjelaskan bahwa prioritas pembayaran pokok pajak memberi kesempatan kepada wajib pajak menyelesaikan kewajiban utama sebelum memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi sesuai ketentuan.

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," kata Bimo.

Menurut Bimo, penyempurnaan kebijakan juga ditujukan untuk mendukung ketahanan arus kas wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang tertunda sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela.

Selain perubahan penghitungan pembayaran, PMK 71/2026 menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan. Peraturan itu juga menegaskan bahwa sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali tidak dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme tersebut.

Dengan demikian, fasilitas pengurangan sanksi tetap bergantung pada jenis kewajiban, periode pemenuhan, dan kelengkapan permohonan. Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi, sementara besaran penghapusan atau pengurangan sanksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed