Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Minta Kenaikan PTKP Dikaji Berbasis Data

Smallest Font
Largest Font

Rencana peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia masih membutuhkan kajian mendalam sebelum ditetapkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai besaran yang berlaku sekarang sudah relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dilansir dari Money, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan bahwa pembahasan mengenai perubahan batas penghasilan bebas pajak harus mengacu pada penelitian akademis dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan catatan DJP, nilai PTKP Indonesia saat ini mencapai sekitar 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita. Angka tersebut juga setara dengan sekitar tujuh kali lipat garis kemiskinan.

Besaran tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian kebijakan. Menurut Bimo, keputusan mengenai kenaikan PTKP tidak semestinya hanya bertumpu pada perkiraan atau asumsi tanpa dukungan bukti yang memadai.

Dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026), Bimo menjelaskan pentingnya penggunaan data dalam pembahasan kebijakan perpajakan tersebut.

"Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya," kata Bimo.

Ia juga menilai keterlibatan kalangan akademisi diperlukan agar rencana perubahan batas PTKP memperoleh penilaian yang objektif. Penelitian dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat sebelum pemerintah menentukan kebijakan.

Karena itu, Bimo mengajak peneliti, akademisi, hingga profesor untuk ikut mengevaluasi rencana tersebut melalui pendekatan berbasis data.

"Bahwa ya, kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan assessment yang berbasis data," ujarnya.

Meski memberikan penjelasan mengenai kondisi PTKP saat ini, Bimo mengingatkan bahwa DJP bukan lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan besaran batas penghasilan tidak kena pajak.

Penentuan kebijakan tersebut berada dalam ranah fiskal Kementerian Keuangan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). Dengan demikian, keputusan mengenai perubahan nominal PTKP bukan ditentukan secara langsung oleh DJP.

Walaupun tidak menjadi pemegang kewenangan penetapan, DJP menyatakan kesediaannya untuk membantu apabila pemerintah memutuskan melakukan evaluasi ulang. Data yang dimiliki lembaga tersebut dapat menjadi bahan pendukung dalam proses kajian.

Bimo kembali menekankan bahwa informasi yang disampaikan DJP merupakan gambaran berdasarkan data yang tersedia. Ia tidak ingin lembaganya menyampaikan perkiraan yang tidak mempunyai landasan penelitian memadai.

"Tetapi saya sampaikan data seperti demikian. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data atau hanya anekdotal," jelasnya.

Penerapan kenaikan PTKP belum berlaku Januari 2027

Sementara itu, pemerintah telah memastikan bahwa penyesuaian batas PTKP tidak akan mulai diterapkan pada Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan kebijakan tersebut masih belum rampung.

Dalam keterangannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (5/11/2026), Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kemungkinan dilakukan setelah Januari 2027.

"Jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," kata Airlangga.

Meskipun belum dapat diterapkan pada awal tahun, pemerintah tetap memasang target agar penyesuaian PTKP bisa direalisasikan sepanjang 2027. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nominal batas penghasilan baru yang akan ditentukan.

Waktu pelaksanaan setelah Januari 2027 juga belum diumumkan secara terperinci. Artinya, masyarakat masih perlu menunggu penyelesaian pembahasan pemerintah sebelum mengetahui besaran maupun jadwal pemberlakuan ketentuan baru tersebut.

Sebelumnya, rencana peningkatan PTKP diajukan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membantu memperkuat daya beli masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian batas penghasilan yang tidak dikenai pajak.

Namun, perubahan tersebut juga mempunyai konsekuensi terhadap penerimaan negara. Peningkatan batas PTKP berpotensi mengurangi pemasukan pemerintah dari pajak penghasilan (PPh), sehingga perhitungannya membutuhkan pertimbangan yang matang sebelum keputusan diberlakukan.

Dengan demikian, pembahasan kenaikan PTKP masih mencakup dua aspek utama, yakni kondisi batas penghasilan tidak kena pajak yang berlaku saat ini dan dampak fiskal apabila nominalnya dinaikkan. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat diterapkan pada 2027, tetapi besaran serta tanggal pelaksanaannya belum ditetapkan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed