DJP Pastikan Sistem Pajak Digital Tak Pungut Pajak Berganda
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak menyebabkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berganda. Kebijakan ini menyasar transaksi digital dari luar negeri yang belum dikenai PPN melalui mekanisme perpajakan lainnya, sebagaimana dilansir dari Money, Minggu (14/11/2026).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, pemungutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 hanya berlaku untuk pembayaran atas pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar negeri.
Menurut Bimo, setiap transaksi akan melalui pemeriksaan menggunakan algoritma untuk memastikan statusnya sebagai objek pajak.
"Setiap transaksi akan ditelaah dengan algoritma tertentu untuk memastikan bahwa itu objek pajak," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
SPP-TDLN tidak mencakup barang digital maupun jasa digital yang sudah dikenai PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). DJP mencatat terdapat 261 pihak yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
Selain transaksi digital yang sudah dipungut melalui PMSE, impor barang nondigital juga berada di luar cakupan SPP-TDLN. Pemungutan pajak atas barang tersebut tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Bimo memberikan contoh pembelian barang fisik dari luar negeri untuk menjelaskan perbedaan mekanisme pemungutan pajak tersebut.
"Misalnya membeli raket padel dari Amazon, itu dikenai pajak saat masuk ke daerah pabean bersama dengan bea masuk. Jadi, tidak termasuk dalam konteks SPP-TDLN," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Selain itu, sistem tersebut tidak diterapkan terhadap barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang telah memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atau pembebasan PPN.
Di sisi pelaksanaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara masih melakukan stabilisasi SPP-TDLN bersama sejumlah penerbit instrumen pembayaran atau issuer yang ditunjuk sebagai pihak lain. Kelompok tersebut mencakup bank dan lembaga keuangan nonbank.
Bimo menyebut koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terus dilakukan karena mekanisme pemungutan pajak terintegrasi dengan sistem pembayaran.
"Dalam perkembangannya memang masih kami upayakan secara internal. Kami berkoordinasi dengan dua otoritas, OJK dan BI, karena pemotongan dilakukan melalui sistem pembayaran. Data masuk ke SPP-TDLN, PT Jalin membantu pemerintah melakukan pemotongan dalam sistem pembayaran sesuai dengan objeknya," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
SPP-TDLN merupakan sistem yang dikembangkan PT Jalin untuk mendukung pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Berdasarkan informasi DJP, enam issuer telah ditunjuk sebagai pihak lain dalam skema tersebut, yakni BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow