DJP Pastikan Sistem Pajak Digital Tak Pungut PPN Dua Kali
Penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dipastikan tidak menimbulkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) secara berulang atas transaksi yang sama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa mekanisme ini hanya menyasar transaksi yang belum dipungut pajaknya oleh penyedia layanan. Informasi tersebut dilansir dari Money berdasarkan penjelasan DJP dalam podcast Filonomics Kompas.com pada Selasa (10/11/2026).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa sistem tersebut merupakan penyempurnaan mekanisme pemungutan PPN untuk barang dan jasa digital dari luar negeri yang digunakan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, kehadiran SPP-TDLN tidak menandakan adanya jenis pajak baru. Kewajiban PPN atas konsumsi produk digital dari luar negeri sebenarnya telah berlaku sebelumnya, tetapi mekanisme penyetorannya dahulu menjadi tanggung jawab konsumen di Indonesia.
Inge menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan kebijakan perpajakan yang baru diperkenalkan pemerintah.
"Ini juga sama, bukan baru sekarang. Dari dulu sudah menjadi objek PPN, tapi seharusnya biasanya para konsumen Indonesia ini harusnya menyetorkan sendiri," ujar Inge dalam podcast Filonomics Kompas.com.
Perubahan mekanisme dilakukan melalui penunjukan perusahaan penyedia layanan digital luar negeri sebagai pemungut PPN. Setelah perusahaan tersebut mendapatkan penunjukan pemerintah, konsumen tidak lagi harus mengurus penyetoran pajak secara mandiri karena pemungutan dilakukan ketika pembayaran layanan berlangsung.
Netflix, Strava, Google, dan Meta menjadi contoh perusahaan penyedia layanan digital yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN. Artinya, pajak atas transaksi pelanggan dapat langsung dimasukkan dalam pembayaran berlangganan atau penggunaan layanan terkait.
Inge memberikan contoh penerapan ketentuan tersebut pada layanan berlangganan Netflix. Komponen PPN yang muncul dalam pembayaran pelanggan merupakan hasil dari penunjukan perusahaan tersebut sebagai pemungut pajak.
"Makanya pada saat berlangganan Netflix kalian ada PPN di sana. Nah itu karena kita sudah menunjuk Netflix sebagai pemungut PPN," ujar Inge.
Karena PPN telah dipungut oleh penyedia layanan yang bersangkutan, transaksi tersebut tidak akan kembali dikenakan pungutan melalui SPP-TDLN. Mekanisme baru justru diarahkan kepada transaksi lain yang penyedia layanannya belum ditetapkan pemerintah sebagai pemungut pajak.
"Enggak ada, karena sudah oleh Netflix. Tapi untuk yang lain yang belum ditunjuk pemerintah, itulah yang dikenakan melalui mekanisme SPP-TDLN," kata Inge.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sejumlah pihak yang menangani pembayaran digital. Unsur tersebut mencakup perbankan, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta penyedia layanan pembayaran atau payment gateway.
Melalui keterlibatan berbagai penyedia pembayaran tersebut, PPN dapat dipungut ketika konsumen menyelesaikan pembayaran atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Mekanisme ini diharapkan membantu pemerintah menjangkau transaksi yang sebelumnya belum tercakup dalam sistem pemungutan.
Penunjukan penyedia pembayaran juga telah dilakukan pada 25 September 2026. Inge menyebut pemerintah menetapkan lima bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN, bersama perusahaan fintech LinkAja untuk menjalankan fungsi pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.
Sementara itu, penyedia jasa pembayaran lainnya masih berpeluang mengikuti mekanisme tersebut. Namun, penerapannya perlu menunggu kesiapan sistem, pemenuhan persyaratan, serta penyelesaian tahapan pengujian dan stabilisasi sebelum dapat digunakan.
Meski cakupan penyedia pembayaran bertambah, SPP-TDLN tidak otomatis membuat seluruh transaksi yang berkaitan dengan luar negeri dikenakan PPN. Penarikan pajak tetap mengikuti ketentuan mengenai objek PPN yang telah berlaku.
Inge mencontohkan pengiriman uang kepada anggota keluarga yang sedang menjalani pendidikan di luar negeri. Aktivitas tersebut tidak termasuk objek PPN sehingga tidak dikenakan pemungutan melalui sistem SPP-TDLN.
"SPP TDLN itu hanya yang memang sudah menjadi objek PPN selama ini," ujar Inge.
Pembayaran melalui dompet digital juga tidak serta-merta masuk dalam cakupan mekanisme ini. Sebagai contoh, transaksi untuk membeli makanan di restoran dalam negeri tidak termasuk pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui SPP-TDLN.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen pembayaran digital bukan menjadi satu-satunya dasar pengenaan pajak. Jenis transaksi dan statusnya sebagai objek PPN tetap menjadi penentu apakah pemungutan melalui mekanisme tersebut berlaku.
Menurut Inge, tujuan utama penerapan SPP-TDLN adalah memperbaiki tata cara pemungutan kewajiban PPN yang sudah ada. Sistem ini bukan kebijakan untuk memperluas pengenaan pajak terhadap seluruh aktivitas pembayaran masyarakat yang berhubungan dengan luar negeri.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow