Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPRD Kalteng Soroti Belanja Pegawai yang Lampaui 50 Persen APBD

Smallest Font
Largest Font

Keterbatasan ruang fiskal menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) karena tingginya belanja pegawai di sejumlah kabupaten mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program kemasyarakatan. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyoroti kondisi tersebut di tengah penurunan pendapatan daerah dan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Menurut Purdiono, dalam setahun terakhir, sejumlah kabupaten di Kalteng masih mengalokasikan lebih dari 50 persen APBD untuk belanja pegawai.

Kondisi tersebut semakin membatasi kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan ketika pendapatan yang tersedia mengalami penurunan. Purdiono menilai persoalan fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya pengeluaran untuk pegawai, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan. Ketika penerimaan menyusut sementara kebutuhan belanja pegawai tetap tinggi, anggaran untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

"Ketika APBD berkurang, sementara belanja pegawai tetap besar, akhirnya anggaran untuk pembangunan semakin terbatas. Ini bukan semata-mata persoalan belanja, tetapi juga kemampuan pendapatan daerah yang tidak maksimal," ujar Purdiono.

Selain persoalan komposisi belanja, Purdiono menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan yang menjadi perhatian mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam dan royalti. Menurut Purdiono, pemerintah daerah menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sementara kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam masih banyak berada di pemerintah pusat. Ia menilai penyaluran hak keuangan daerah perlu dilakukan secara optimal untuk menjaga kemampuan fiskal.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, Purdiono juga menekankan pentingnya hilirisasi yang memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil. Ia menilai pengembangan sektor tersebut perlu disertai dukungan kelembagaan dan kepastian aturan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah. "Hilirisasi tidak cukup hanya menjadi wacana. Harus diikuti kelembagaan, aturan yang jelas, dan transformasi ekonomi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah," kata Purdiono.

Purdiono turut mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD dapat menghambat pelaksanaan program kepala daerah. Program tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal, memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta menjaga konsistensi penyaluran dana kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, ketersediaan sumber pendapatan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. "Kalau sumber pendapatannya tidak tersedia, bagaimana program pembangunan bisa dijalankan? Pusat dan daerah harus berjalan seiring agar pembangunan tidak mandek," pungkas Purdiono.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed