Pemkab Malang Susun Dana Cadangan Pilkada hingga Rp70 Miliar
Pemerintah Kabupaten Malang mulai menyiapkan pembiayaan Pilkada 2029/2030 melalui pembentukan dana cadangan yang dibahas bersama KPU Kabupaten Malang dan Bakesbangpol pada Kamis, 15 Oktober 2026. Langkah ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan anggaran pemilihan agar tidak terkonsentrasi dalam satu tahun anggaran.
Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pembentukan dana cadangan. Dalam pembahasan awal, Pemkab Malang merencanakan alokasi Rp25 miliar pada tahun anggaran 2028 dan Rp25 miliar pada 2029.
KPU Kabupaten Malang mengusulkan agar alokasi tersebut ditingkatkan menjadi Rp35 miliar untuk setiap tahun. Jika usulan itu disetujui, total dana cadangan yang disiapkan selama dua tahun mencapai Rp70 miliar.
Abdul Fatah menjelaskan bahwa penyusunan dana secara bertahap dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pembiayaan ketika seluruh tahapan pemilihan berlangsung.
"Bahkan saat ini, Pemkab Malang sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan dana cadangan," ujar Abdul Fatah, Ketua KPU Kabupaten Malang.
Menurut Abdul Fatah, usulan kenaikan anggaran mempertimbangkan kebutuhan teknis operasional, pengadaan logistik, luas wilayah Kabupaten Malang, serta jumlah pemilih. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar KPU dalam mengajukan tambahan alokasi dari rencana awal pemerintah daerah.
Ia menyebut penambahan dana diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pembiayaan saat penyelenggaraan pemilihan.
"Kenapa kami meminta Dana Saving dinaikkan, supaya ketika nanti pada saat penyelenggaraan ada kekurangan anggaran tidak sampai membebani Pemerintah Daerah," tegas Abdul Fatah, Ketua KPU Kabupaten Malang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta juga membahas kesiapan anggaran Pilkada 2029/2030, skema pembagian pembiayaan pada 2024 sebagai bahan pertimbangan, serta kemungkinan tidak tersedianya dana cadangan dalam tahun anggaran berjalan.
Pembentukan dana cadangan untuk pemilihan mendatang juga diusulkan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menyampaikan rencana alokasi Rp25 miliar melalui APBD 2027 dan Rp50 miliar melalui APBD 2028 untuk membiayai Pilkada Sumenep 2029.
KH Imam Hasyim menjelaskan bahwa skema tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat ditanggung dalam satu tahun anggaran.
"Tujuan penyediaan dana cadangan ini untuk mendanai pelaksanaan Pilkada Sumenep 2029 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran," ujar KH Imam Hasyim, Wakil Bupati Sumenep.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan pembentukan dana cadangan harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Landasan yang disebutkan adalah Pasal 80 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Ini juga untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2029 berjalan lancar, transparan dan tidak membebani fiskal daerah dalam satu tahun," ujar KH Imam Hasyim, Wakil Bupati Sumenep.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow