DPRD Kalteng Dukung Pengalihan Gaji PPPK ke APBN
Tekanan anggaran belanja pegawai di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah mendorong dukungan terhadap rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD ke APBN mulai 2027. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyampaikan dukungan tersebut di Palangka Raya pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekaligus meminta pemerintah pusat konsisten membagi tanggung jawab pembiayaan program kepegawaian.
Menurut Purdiono, sejumlah kabupaten di Kalteng menghadapi porsi belanja pegawai yang melampaui 50 persen APBD, meskipun terdapat ketentuan batas maksimal sebesar 30 persen. Kondisi tersebut semakin menekan kemampuan daerah membiayai pembangunan ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
Purdiono menilai pembiayaan program PPPK semestinya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena program tersebut berasal dari kebijakan nasional.
“PPPK itu kan awal mulanya program pemerintah pusat. Ketika program sudah diluncurkan, kemudian beban pembiayaannya dikembalikan ke daerah, pemerintah pusat terkesan tidak konsisten. Program pusat seharusnya tidak justru membebani daerah,” tegas Purdiono.
Ia juga menjelaskan bahwa penurunan penerimaan daerah di tengah tingginya kebutuhan belanja pegawai berpotensi mempersempit alokasi anggaran untuk program pembangunan. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, bukan hanya besarnya pengeluaran pemerintah daerah.
“Ketika APBD berkurang, sementara belanja pegawai tetap besar, akhirnya anggaran untuk pembangunan semakin terbatas. Ini bukan semata-mata persoalan belanja, tetapi juga kemampuan pendapatan daerah yang tidak maksimal,” ujar Purdiono.
Selain persoalan pembiayaan pegawai, Purdiono menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam dan royalti. Ia menilai peningkatan pendapatan asli daerah perlu berjalan seiring dengan penyaluran hak daerah secara optimal.
Menurut Purdiono, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam mengelola potensi sumber daya alam karena sebagian besar kewenangannya masih berada di pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Ia turut menekankan pentingnya pelaksanaan hilirisasi sumber daya alam yang memberikan manfaat langsung kepada wilayah penghasil. Purdiono menilai kebijakan tersebut perlu didukung kelembagaan dan regulasi yang jelas agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Hilirisasi tidak cukup hanya menjadi wacana. Harus diikuti kelembagaan, aturan yang jelas, dan transformasi ekonomi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Purdiono juga mengingatkan bahwa keterbatasan APBD akibat efisiensi dapat menghambat pelaksanaan program kepala daerah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kalau sumber pendapatannya tidak tersedia, bagaimana program pembangunan bisa dijalankan? Pusat dan daerah harus berjalan seiring agar pembangunan tidak mandek,” pungkas Purdiono.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow