Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DSI Siapkan Portal NADI untuk Ekspor Tiga Komoditas Mulai 2027

Smallest Font
Largest Font

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan mekanisme perantara tunggal untuk mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui portal National Data Intelligence (NADI). Sistem tersebut mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027 untuk memperkuat transparansi, pemeriksaan dokumen, dan ketertelusuran perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa portal NADI akan terintegrasi dengan CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW). Integrasi ini memungkinkan pemeriksaan data harga, kuantitas, kualitas, dan transaksi ekspor.

Dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Luke menjelaskan bahwa pengembangan sistem tersebut mengutamakan integrasi data pemerintah dan informasi pasar.

"Dari DSI, ini semua tentang menghubungkan data. Sudah ada banyak data yang diperoleh melalui sistem kementerian, dan ini tentang bagaimana kita berkolaborasi lebih lanjut dengan program, sistem, dan kementerian yang ada untuk mengintegrasikan, menghubungkan data pasar, dan melaporkan transaksi harian," ujar Luke Thomas Mahony.

Persiapan implementasi dilakukan secara bertahap. DSI menjadwalkan pengarahan teknis bagi eksportir pada 15 November 2026, kemudian membuka pendaftaran akun perusahaan dan pengunggahan dokumen administrasi mulai 15 Desember 2026.

"Jadi pada tingkat yang sangat tinggi, tanggal 15 November, kami akan mengadakan pengarahan teknis untuk benar-benar menjelaskan perubahan, umpan balik, dan apa yang diharapkan dari eksportir," kata Luke.

Setelah perusahaan terdaftar, eksportir wajib mengunggah kontrak komersial sebagai dasar pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

"Dan kemudian setelah mereka terdaftar, ini tentang mengunggah dokumen, kontrak, kontrak komersial yang membentuk dasar untuk PEB," ujar Luke.

Menurut Luke, pengujian portal telah melibatkan 100 perusahaan eksportir yang mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor komoditas dalam cakupan DSI. Pengujian tersebut mencakup sekitar 340 kontrak transaksi.

"Dan akhirnya, ini tentang memprioritaskan kepastian bisnis, kesinambungan ekspor, dan kepercayaan pasar yang mendasari desain dan penyebarannya," tutur Luke.

Ia menegaskan bahwa fungsi DSI terbatas pada penghubung dan pemeriksa administrasi perdagangan. Perusahaan tersebut tidak mengambil alih kepemilikan komoditas maupun menjalankan aktivitas jual beli antara eksportir dan pembeli.

"Sesuai dengan model perantara, Perantara Tunggal, DSI akan berinteraksi dengan penjual tanpa menghalangi ekspor, negosiasi, aliran barang, sehingga kami akan bertindak sebagai perantara," ujar Luke.

Hubungan komersial tetap berlangsung secara langsung antara kedua pihak, termasuk penentuan harga, kontrak, pengiriman, dan pembayaran.

"Hubungan perjanjian komersial, arus barang, arus pembayaran masih tetap ada antara pembeli dan penjual. Kami tidak mengambil kepemilikan barang dan tidak terlibat dalam operasi komersial pada saat ini," kata Luke.

Dalam kesempatan terpisah, Luke menyampaikan bahwa struktur pembayaran atau tarif pungutan bagi eksportir masih dibahas bersama para pemangku kepentingan.

"Kita sedang menyelesaikan struktur pembayaran, dan setelah menyelesaikannya dengan pemangku kepentingan, kita akan bisa merilisnya dengan cepat," ujar Luke saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Pengembangan NADI telah berlangsung sejak akhir September 2026. Menurut Luke, pengujian dilakukan secara bertahap terhadap 50 perusahaan pada tahap pertama dan dilanjutkan dengan 50 perusahaan lainnya.

"Jadi akan ada 100 perusahaan yang terlibat dalam uji coba sistem. Ini berjalan dengan baik berkat dukungan dari asosiasi," kata Luke.

Ia menyebut keseluruhan perusahaan tersebut mewakili sekitar separuh nilai komoditas yang dikelola melalui mekanisme DSI.

"100 eksportir tersebut mewakili sekitar 50 persen nilai komoditas, dan kami juga memiliki sekitar 340 kontrak yang sedang diunggah dan diuji melalui sistem," ungkap Luke.

Modal DSI Ditingkatkan Menjadi Rp4 Triliun

Dari sisi kelembagaan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) telah meningkatkan modal dasar DSI menjadi Rp4 triliun pada 25 Mei 2026. Wakil Kepala BP BUMN Aminduddin Ma’ruf menyampaikan bahwa modal disetor perusahaan juga diperkuat menjadi Rp1 triliun.

Struktur kepemilikan DSI terdiri atas Danantara dengan 99 persen saham Seri B dan BP BUMN dengan 1 persen saham Seri A sebagai saham khusus atau golden share yang mewakili negara.

Aminduddin mengatakan pemerintah turut memastikan dukungan perbankan untuk pelaksanaan kebijakan ekspor tersebut, termasuk penunjukan lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penampung devisa hasil ekspor sumber daya alam.

"Kami juga memastikan bahwa lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang telah ditunjuk sebagai bank penampung devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat menjalankan sebagaimana mestinya," kata Aminduddin.

Kebijakan ekspor melalui satu pintu tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Masa transisi telah berlangsung sejak 1 Juni 2026, sedangkan penerapan penuh dijadwalkan pada awal 2027.

Transparansi dan Keberlanjutan Sawit

Selain aspek administrasi perdagangan, tata kelola ekspor sawit juga menjadi pembahasan dalam konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RT2026 di Jakarta pada 3–4 November 2026.

Luke menyatakan bahwa mekanisme perdagangan perlu mendukung keberlanjutan sekaligus mempertahankan akses pasar internasional.

"Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Mandat DSI sangat tegas: kami memfasilitasi, bukan menghambat," ujar Luke.

Dalam forum tersebut, pendiri TheTreeMap sekaligus pengembang Nusantara Atlas, Dr. David Gaveau, memaparkan data kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pemantauan satelit. Selama Januari–September 2026, lebih dari 1,9 juta hektare lahan di Indonesia terbakar atau terdampak api.

Dari jumlah tersebut, sekitar 14.500 hektare berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO atau setara 0,8 persen dari keseluruhan area terdampak kebakaran. Data tersebut telah diverifikasi silang dengan RSPO.

"Ketika kita mencermati kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO dan melakukan verifikasi silang data tersebut dengan RSPO, kami mendapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konsesi-konsesi ini," ungkap David Gaveau.

CEO RSPO Joseph D’Cruz menyatakan bahwa organisasinya akan mengidentifikasi dan menyelidiki apabila ditemukan pola kebakaran yang tidak wajar di kawasan konsesi tertentu. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi, tidak ditemukan area terbakar pada lahan petani sawit swadaya bersertifikat RSPO.

Joseph juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat data atau bukti yang menunjukkan unit bersertifikat RSPO sengaja melakukan pembakaran.

"Kita bukanlah industri yang bersembunyi dari pengawasan publik. Kita adalah sebuah kemitraan yang memantau diri sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak luar mana pun yang memantau kita," ujar Joseph D’Cruz.

Ia mendorong anggota RSPO menyampaikan informasi mengenai langkah pencegahan dan penanganan kebakaran secara terbuka agar pembahasan mengenai karhutla didasarkan pada fakta dan data.

Konferensi tersebut juga membahas peran petani sawit swadaya yang memproduksi hampir separuh minyak sawit Indonesia. Indonesia menampung sekitar 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di seluruh dunia.

Dalam kegiatan tersebut, RSPO memberikan sertifikasi awal kepada 45 kelompok petani swadaya dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand. Organisasi itu juga mengadakan Independent Smallholder Business Matching untuk mempertemukan kelompok petani dengan calon pembeli kredit petani swadaya.

RSPO turut memberikan apresiasi kepada Kao Corporation, Nestlé S.A., dan Unilever PLC sebagai perusahaan pembeli Kredit RSPO selama November 2025 hingga September 2026. Penghargaan pembeli perdana diberikan kepada Lakeland Dairies Co-operative Society Limited dan Pitak Palm Oil Company Limited.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed