Pemerintah Finalisasi Data BSU 2026 untuk 13,3 Juta Pekerja
Pemerintah masih memfinalisasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Hingga Kamis (12/11/2026), proses verifikasi dan validasi belum selesai sehingga pekerja belum dapat memastikan status penerimaan bantuan.
Dilansir dari Money, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa data awal calon penerima mencapai sekitar 13 juta orang. Data tersebut masih diperiksa sebelum pemerintah menetapkan jumlah penerima yang memenuhi persyaratan.
Yassierli menjelaskan bahwa proses finalisasi data sedang berlangsung di Kementerian Keuangan sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh kementerian terkait.
"Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Data yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan atau cleansing untuk memastikan kesesuaian informasi pekerja dengan ketentuan penerima bantuan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Adapun pekerja dengan penghasilan lebih tinggi menjadi sasaran perluasan insentif pajak penghasilan.
"BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (9/11/2026).
Airlangga membedakan sasaran kedua program tersebut. Pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), sedangkan BSU menyasar kelompok pekerja berpenghasilan lebih rendah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Pekerja juga harus memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima bantuan.
Penerima juga diprioritaskan bukan merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Perhitungan upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Besaran bantuan yang direncanakan pemerintah mencapai Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima total Rp 900.000.
Untuk memeriksa informasi program, pekerja dapat mengakses situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui bsu.kemnaker.go.id. Namun, layanan tersebut belum dapat memastikan status penerima selama proses finalisasi data masih berlangsung.
BPJS Ketenagakerjaan juga meminta peserta memperbarui data kepesertaan paling lambat Jumat (13/11/2026). Pengkinian dapat dilakukan secara mandiri melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO Mobile.
Data yang perlu disiapkan meliputi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, foto diri, foto KTP, nama ibu kandung, nomor telepon aktif, alamat email, serta informasi provinsi dan kabupaten atau kota kantor peserta.
Peserta juga perlu melengkapi informasi rekening berupa nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening. Seluruh informasi harus sesuai dokumen resmi dan rekening yang dicantumkan perlu dipastikan masih aktif.
Melalui situs BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat memasukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir, kemudian mengunggah foto diri serta KTP. Setelah melengkapi informasi pribadi dan rekening, peserta dapat mengirimkan data melalui tombol yang tersedia.
Pengkinian melalui aplikasi JMO Mobile dilakukan dengan memilih menu Pengkinian BSU pada halaman login. Peserta selanjutnya memasukkan identitas, mengunggah foto, melengkapi informasi rekening, dan mengirimkan pembaruan data.
Perusahaan atau pemberi kerja juga dapat melakukan pembaruan melalui menu Pengkinian Data BSU pada Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP).
Penyaluran BSU 2026 direncanakan melalui bank Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia. Bank yang tercantum meliputi Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Pengkinian data tidak otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima BSU. Penetapan tetap bergantung pada persyaratan serta hasil verifikasi dan validasi pemerintah. Hingga 12 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi pencairan bantuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow